Putuskan Hubungan dengan Kerajaan Inggris, Barbados Berdiri Sendiri sebagai Republik

Nusantaratv.com - 28 November 2021

Presiden pertama Barbados, Sandra Mason (kanan) berjabat tangan dengan Ratu Elizabeth II/ist
Presiden pertama Barbados, Sandra Mason (kanan) berjabat tangan dengan Ratu Elizabeth II/ist

Penulis: Ramses Manurung

Jakarta, Nusantaratv.com-Senin 29 November 2021 akan menjadi hari istimewa dalam perjalanan sejarah Barbados. Pasalnya pulau di Karibia akan mendeklarasikan sebagai sebuah negara. 

Barbados telah bulat tekad untuk memutuskan hubungan atau berpisah dari Kerajaan Inggris untuk berdiri sendiri sebagai republik. Wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah otoritas Inggris ini juga akan mengganti kepala negaranya dari Ratu Elizabeth II menjadi wakilnya saat ini, Gubernur Jenderal Sandra Mason.

Upacara pelantikan Sandra Mason sebagai presiden bakal digelar pada Senin malam (29/11/2021) hingga Selasa (30/11/2021). Pelantikan yang dimeriahkan parade militer akan disaksikan langsung oleh Pangeran Charles, pewaris takhta Kerajaan Inggris.

Pemisahan diri ini sudah menjadi perdebatan panjang di Barbados yang berpopulasi 285.000 orang, setelah berabad-abad lamanya berada di bawah pengaruh Inggris termasuk lebih dari 200 tahun perbudakan hingga 1834. Barbados akhirnya merdeka pada 1966. 

"Sebagai gadis muda, ketika saya mendengar tentang ratu, saya akan sangat tertarik," kata Sharon Bellamy-Thompson (50) penjual ikan di ibu kota Bridgetown, mengutip kompascom, Minggu (28/11/2021). 

"Seiring bertambahnya usia, saya mulai bertanya-tanya apa arti ratu ini bagi saya dan bangsa saya. Itu tidak masuk akal," imbuhnya. 

Sharon menyatakan memiliki presiden perempuan Barbados akan luar biasa.

Baca juga: KTT COP26 Diwarnai Insiden Joe Biden Kentut di Depan Istri Pangeran Charles

Hal senada disurakan aktivis muda seperti Firhaana Bulbulia, pendiri Asosiasi Muslim Barbados. Ia mengatakan kolonialisme dan perbudakan Inggris adalah penyebab ketidaksetaraan modern di pulau itu. 

"Kesenjangan kekayaan, kemampuan untuk memiliki tanah, bahkan akses ke pinjaman dari bank, semuanya berkaitan dengan struktur yang dibangun di bawah kekuasaan Inggris," terang Bulbulia (26). 

Pada Oktober 2021 lalu, Barbados memilih Sandra Mason untuk menjadi presiden pertamanya. Momen bersejarah ini terjadi satu tahun setelah Perdana Menteri Mia Mottley menyatakan negara itu akan sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonialnya. 

Namun sebagian warga Barbados berpendapat, ada masalah-masalah nasional yang lebih mendesak untuk ditangani, termasuk gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menggerogoti ketergantungan besar pada pariwisata, dan ironisnya bergantung pada pengunjung Inggris. 

Angka pengangguran juga cukup mengkhawatirkan hampir mencapai 16 persen. Naik dari sembilan persen dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pinjaman pemerintah meningkat tajam untuk mendanai proyek-proyek sektor publik dan menciptakan lapangan kerja. 

Mottley sendiri menjadi sasaran kritik lantaran mengundang Pangeran Charles menjadi tamu kehormatan, dan menganugerahinya Order of Freedom of Barbados yaitu kehormatan nasional tertinggi. 

"Keluarga Kerajaan Inggris adalah sumber eksploitasi di wilayah ini dan, hingga saat ini, mereka belum menawarkan permintaan maaf resmi atau perbaikan apa pun atas kerusakan di masa lalu," kata Kristina Hinds, dosen hubungan internasional di Universitas Hindia Barat Barbados. 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

(['model' => $post])