Breaking News: Herzaky Soroti Motif Dugaan Penyadapan Prabowo, Minta Lihat Siapa yang Diuntungkan

Breaking News: Herzaky Soroti Motif Dugaan Penyadapan Prabowo, Minta Lihat Siapa yang Diuntungkan

Nusantaratv.com - 04 November 2026

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat periode 2025-2030, Herzaky Mahendra Putra
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat periode 2025-2030, Herzaky Mahendra Putra

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat periode 2025-2030, Herzaky Mahendra Putra, menyoroti motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Herzaky, motif suatu tindakan dapat dilihat dari pihak yang memperoleh keuntungan.

"Melihat situasi hari ini, siapa yang diuntungkan? Begitu saja kita melihatnya. Sesederhana itu. Setiap motif tindakan bisa kita lihat dari siapa yang diuntungkan," ujar Herzaky dalam Breaking News di Nusantara TV, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, Herzaky menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Sebab, persoalan tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum.

"Kami tidak akan mau berspekulasi lebih lanjut karena itu ranah dari aparat penegak hukum. Namun, yang pasti, ini adalah momentum yang tepat," lanjutnya.

Herzaky menilai, kasus tersebut menjadi momentum besar bagi Polri untuk menunjukkan perubahan dan memperbaiki citra institusi kepolisian.

"Kita lihat hari ini menjadi momentum besar bagi Polri untuk bisa menunjukkan bahwa Polri hari ini berbeda. Wajahnya bisa semakin baik," katanya.

Selain itu, Herzaky juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengungkap kasus tersebut.

Menurutnya, dugaan penyadapan ini tidak hanya menyangkut Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lainnya.

"Kita bisa lihat bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto juga punya komitmen yang kuat dalam membongkar kasus ini. Karena bagaimanapun, bukan hanya Presiden Prabowo yang menjadi korban, tetapi juga ada banyak pihak lainnya," jelas Herzaky.

Herzaky berharap keberanian Presiden Prabowo dan Kapolri dalam mengusut kasus tersebut dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum ke depan.

Dia ingin praktik-praktik yang tidak terpuji dan melanggar hukum ditindak tegas serta tidak dibiarkan begitu saja.

"Kita harapkan dengan keberanian yang luar biasa dari Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri, ini bisa menjadi preseden ke depannya. Praktik-praktik tidak terpuji dan praktik-praktik melanggar hukum harus ditebas, mendapatkan ganjarannya, diusut, dan tidak dibiarkan," tegasnya.

Herzaky menilai, langkah hukum tersebut juga membawa pesan politik yang kuat. Karena itu, Partai Demokrat mengapresiasi sikap Presiden Prabowo dan Kapolri dalam mengungkap kasus ini.

"Inilah seharusnya pesan politik yang sangat kuat dari tindakan hukum hari ini. Kami sangat mengapresiasi Bapak Kapolri dan tentu Bapak Presiden Prabowo yang membuka kasus ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Herzaky mengingatkan bahwa dugaan penyadapan tersebut menyangkut persoalan serius. Mulai dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga privasi.

Menurutnya, kasus ini semakin mengkhawatirkan karena telah menyentuh pejabat negara. Dia pun mempertanyakan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat biasa jika dugaan pelanggaran serupa bisa terjadi terhadap pejabat negara.

"Ini ada pelanggaran HAM, ada pelanggaran demokrasi, ada privasi. Ini banyak sekali. Berbahaya sekali. Bahkan, ini sudah masuk ke ranah pejabat negara. Tidak terbayang bagaimana dengan kita-kita, masyarakat biasa," ungkapnya.

Partai Demokrat Dorong Pengusutan Hingga ke Pemberi Perintah

Partai Demokrat juga mendorong agar pengusutan kasus dugaan penyadapan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya berhenti pada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah.

"Oh iya, harus dong. Kami mendorong betul agar kasus ini tuntas. Siapa yang memberikan instruksi?" kata Herzaky.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak ingin berspekulasi atau menuding pihak tertentu tanpa bukti.

Menurutnya, spekulasi yang tidak berdasar justru berpotensi merugikan pihak yang belum tentu terlibat.

"Kalau kami tidak mau berduga-duga. Jangan sampai menjadi spekulasi liar karena itu tidak baik. Nanti kalau kita melakukan spekulasi dan menyebut nama, ternyata bukan orangnya, kasihan pihak yang dituduh," jelasnya.

Karena itu, Herzaky meminta agar proses pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat akan mengawal kasus tersebut agar tetap berada dalam koridor penegakan hukum dan tidak dibawa ke ranah lain.

"Kita kawal betul dan pastikan ini adalah penegakan hukum. Jangan dibawa ke ranah-ranah yang lain," tegasnya.

Herzaky berharap tidak ada upaya untuk menghentikan pengusutan kasus melalui kesepakatan politik atau kepentingan tertentu.

Menurutnya, apabila pihak-pihak yang terlibat terbukti bersalah, mereka harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Ya, memang bersalah, ya sudah harus ditangkap. Harus diusut. Jangan kemudian ada deal-deal politik, misalnya, sehingga kasus ini tidak dibongkar. Kami tidak mau seperti itu," katanya.

Herzaky mengaku optimistis kasus tersebut dapat diungkap hingga tuntas. Optimisme itu muncul setelah melihat ketegasan Presiden Prabowo dan Kapolri dalam menyikapi persoalan tersebut.

Dia berharap pengusutan dilakukan secara transparan sehingga seluruh fakta dapat terungkap dengan jelas.

"Tapi dengan melihat ketegasan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri hari ini, kami meyakini kasus ini bisa diusut tuntas dan dibuka terang-benderang," ujarnya.

Herzaky juga berharap kasus ini menjadi peringatan bagi aparat maupun pihak di lingkungan pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan tercela atau melanggar hukum.

Menurutnya, ketegasan Presiden dan Kapolri dapat mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan serupa terulang pada masa mendatang.

"Kalau ada aparat atau bagian dari pemerintah yang berupaya melakukan tindakan tidak terpuji, tindakan tercela, apalagi melanggar hukum seperti ini dengan menggunakan kekuasaannya atau istilahnya abuse of power, itu bisa semakin diminimalkan ke depannya," jelas Herzaky.

Dia menilai, kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen Presiden Prabowo dan momentum bagi Kapolri untuk menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum.

"Mereka tahu bahwa Pak Presiden tidak main-main dan Pak Kapolri berani menindak, bukan menjadi bagian dari kejahatannya. Ini menjadi penting. Ini panggilan sejarah buat Pak Presiden dan momentum emas bagi Kapolri yang baru," pungkasnya.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close