Kedutaan Korea Dikritik Gegara Pakai Mobil Asing untuk Kendaraan Diplomatik

Nusantaratv.com - Pejabat diplomatik Korea di luar negeri mendapatkan kritik karena membelanjakan uang pajak untuk membeli mobil asing sebagai kendaraan resmi kedutaan. Padahal, anggota parlemen berulang kali meminta untuk menggunakan kendaraan buatan Korea. 

Dikutip dari Korea Times, Sabtu (2/10/2021), Kementerian Luar Negeri telah menghadapi serangkaian kritik dari media dan komite anggaran Majelis Nasional untuk mengurangi pengeluaran dengan mengganti mobil mewah asing dengan buatan Korea sebagai kendaraan diplomatik di kedutaan yang berada luar negeri. 

Kantor diplomatik Korea di luar negeri wajib mengutamakan merek dalam negeri dibandingkan merek asing ketika membeli mobil kedutaan, sebagaimana tercantum dalam instruksi kementerian tentang pengelolaan kendaraan diplomatik.

Namun, pada Januari tahun ini, 80 persen atau 545 unit dari 681 unit kendaraan diplomatik di kedutaan Korea di luar negeri adalah merek domestik dan seperempat diplomat top masih bertahan mengendarai mobil mewah asing, menurut laporan manajemen kendaraan diplomatik 2021 kementerian. 

Baca Juga: Galaxy Z Fold 3 Bisa Digunakan Sebagai Kunci Mobil digital untuk Mobil Listrik Genesis GV60

Laporan itu diminta dan didistribusikan oleh oposisi utama anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat Tae Yong-ho, yang merupakan anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional.

Kedutaan Besar Republik Korea di Inggris paling sedikit menggunakan merek dalam negeri untuk kendaraan diplomatik kedutaan. Terdapat satu mobil merek Hyundai, dan satu mobil merek Volkswagen serta empat merek Mercedes-Benz.  

Pada Mei 2009, kementerian menandatangani nota kesepahaman dengan merek mobil domestik terkemuka Korea termasuk Hyundai dan Kia untuk menggunakan kendaraan buatan Korea bagi misi diplomatik dan berkontribusi pada promosi global dan ekspor mobil Korea.

Namun, laporan tersebut menunjukkan 11 dari 55 unit mobil kedutaan yang dibeli sejak 2020 adalah merek impor, yang melanggar kebijakan pemerintah tentang pengelolaan kendaraan diplomatik. 

"Kementerian telah gagal mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas kritik yang berulang-ulang tentang ketertinggalan dalam penggunaan kendaraan domestik untuk keperluan diplomatik. Mobil kedutaan ini dibeli menggunakan pajak dan pengelolaan kendaraan diplomatik harus dilakukan lebih efisien dan menyeluruh," kata Tae.