Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Pemilu 2024, PBNU Teken MoU dengan KPU

Nusantaratv.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan  
Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keduanya menjalin kerja sama dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih di Pemilu 2024. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Gedung Pusat PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

"MoU berisi kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara PBNU dan KPU di dalam menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih untuk mensosialisasikan macam-macam aturan dan sistem Pemilu," ujar Gus Yahya, sapaan akrabya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya dengan KPU telah menjalani program sosialisasi pendidikan Pemilu hingga tingkat desa. Hal ini dilakukan, kata Gus Yahya, agar pesta demokrasi berjalan lancar.

"Tadi secara sepintas sudah sempat saya singgung kepada Ketua KPU dimana NU saat ini sedang menjalankan program yang kami beri nama gerakan Keluarga Maslahat NU yang melibatkan keluarga-keluarga di tingkat basis di desa-desa. Saya kira nanti bisa menjadi salah satu saluran untuk memasukkan konten pendidikan pemilih di dalam program-program atau kegiatan-kegiatan gerakan Keluarga Maslahat NU," ungkapnya.

Gus Yahya menambahkan, banyak program-program NU di akar rumput yang bisa dikolaborasikan dalam pendidikan politik Pemilu. Dia menilai pendidikan politik merupakan salah satu program utama pengurus PBNU kepada warga NU. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi langkah tepat dalam penguatan pendidikan politik di masyarakat.

"Kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara tidak lebih tidak kurang," imbuhnya.

Dia juga menekankan dua hal yang ingin dicapai dalam proses pendidikan Pemilu ini. Pertama, adalah sistem politik berjalan dengan baik dan tidak gagal. Sedangkan yang kedua, yakni mengawal proses demokrasi ini tetap berjalan sesuai jalur serta sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Dari semua itu, Pemilu adalah titik tolak yang paling mendasar karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu dibangun dari Pemilu. Kepercayaan rakyat terhadap politik tergantung kepercayaan rakyat terhadap Pemilu," jelas Gus Yahya.

Pada kesempatan ini, Gus Yahya didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni, Ketua PBNU H Choirul Sholeh Rasyid dan H Muhammad Faesal, serta Wakil Sekretaris Jenderal H Lukman Hakim.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya tidak hanya menjalin kerja sama dengan PBNU, tapi juga dengan seluruh organisasi keagamaan lainnya. 

"Kami bekerja sama dengan semua organisasi di antaranya organisasi sosial keagamaan. Jadi bukan hanya NU, kami juga menjalin kerja sama dengan PP Muhammadiyah, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) dan lainnya," kata Hasyim.

"Kami berpandangan tokoh-tokoh agama dari organisasi-organisasi keagamaan ini memiliki kegiatan serta punya pengaruh kepada warga sampai di tingkat basis di desa dan kelurahan," lanjutnya.

Dia menilai PBNU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman pendidikan demokrasi. Hasyim juga meminta dukungan PBNU agar pesta demokrasi lima tahunan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jam'iyah memberikan kontribusi besar dalam memberikan perkembangan demokrasi pada Pemilu 2024," jelas Hasyim.

Di sisi lain, Hasyim mengungkapkan, pihaknya telah mengidentifikasi pesantren yang akan menjadi tempat pemungutan suara pada Pemilu 2024. KPU, imbuh dia, nantinya akan menyiapkan TPS khusus di pesantren.

"KPU telah mengidentifikasi pesantren-pesantren yang pada hari-H pemungutan suara santri-santri dan ustadz-ustadz yang tidak bisa pulang ke kampung halaman dan tidak bisa datang ke TPS terdaftar, maka difasilitasi untuk dapat memilih di Pondok Pesantren," cetusnya.

"Kami telah mengidentifikasi dan kemudian telah kita siapkan daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi khusus di pesantren-pesantren. Dengan demikian dapat didirikan TPS khusus di pesantren-pesantren. Itu juga semua di daerah-daerah untuk dapat melayani santri-santri yang masuk kategori pemilih untuk Pemilu 2024 nanti," tukas Hasyim.