Rusia Veto Resolusi PBB yang Kecam Invasi Militer di Ukraina

Nusantaratv.com - Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 'sangat keras menyesalkan' invasi militer Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan segera pasukannya pada Jumat (25/2/2022).

Dikutip dari AFP, Sabtu (26/2/2022), 11 dari 15 anggota dewan memberikan suara untuk mosi tersebut, yang ditulis bersama Amerika Serikat (AS) dan Albania. Sedangkan China, India, dan UEA (Uni Emirat Arab) abstain.

Resolusi itu selalu ditakdirkan untuk gagal karena hak veto Moskow sebagai anggota tetap dewan. Namun, debat tersebut menawarkan ruang kesempatan penting untuk menyuarakan kecamannya atas keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan serangan skala penuh terhadap tetangga Rusia itu.

"Biarkan saya menjelaskan satu hal. Rusia, Anda dapat memveto resolusi ini, tetapi Anda tidak dapat memveto suara kami, Anda tidak dapat memveto kebenaran, Anda tidak dapat memveto prinsip kami, Anda tidak dapat memveto rakyat Ukraina," ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield setelah pemungutan suara.

Kata-kata dari draf teks yang diajukan ke Dewan Keamanan dipermudah beberapa jam sebelum pemungutan suara untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Kata 'mengutuk' diganti dengan 'menyesalkan' dan referensi ke Bab 7 Piagam PBB, yang memungkinkan anggota untuk mengambil tindakan militer untuk memulihkan perdamaian, telah dihapus.

Resolusi tersebut menegaskan kembali kedaulatan Ukraina dan menyerukan Rusia untuk segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina. Pada akhirnya, hampir 70 negara turut mensponsori resolusi tersebut.

Rusia, yang saat ini memegang kursi kepresidenan Dewan Keamanan bergilir, kemungkinan akan menghadapi pemungutan suara lain mengenai resolusi serupa di hadapan Majelis Umum PBB yang lebih luas yang dapat disahkan dengan selisih substansial, meskipun itu tidak mengikat.

"Jangan salah, Rusia terisolasi. Tidak ada dukungan untuk invasi Ukraina," terang duta besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.

Sebelum pemungutan suara, Thomas-Greenfield menggambarkan serangan itu sebagai 'sangat berani, sangat berani, sehingga mengancam sistem internasional seperti yang diketahui. "Kami memiliki kewajiban serius untuk minimal tidak berpaling, kami memiliki kewajiban untuk menolak," tukasnya.