Gubernur NTT Minta Seluruh Kepala Daerah Dukung Program Penurunan Stunting

Nusantaratv.com - 06 Maret 2022

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Foto (istimewa)
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Foto (istimewa)

Penulis: Gabrin | Editor: Supriyanto

Nusantaratv.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan seluruh kepala daerah di NTT wajib mendukung penuh Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," kata Gubernur dalam keterangan tertulis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (4/3/2022).

Untuk itu, ia meminta kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku telah meminta izin kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke wilayah Pulau Sumba beberapa waktu lalu.

"Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin, kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu. Jadi buat para bupati mohon maaf jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul," ujar Laiskodat.


Gubernur Laiskodat  mengaku dirinya merasa malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai  provinsi yang juara akan kemiskinan dan angka stunting.

Ia memerintahkan agar data tentang keluarga yang "by name by addres" milik BKKBN sangat memudahkan Pemprov NTT untuk mengintervensi keluarga yang berpotensi stunting.

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.

Oleh karena itu, dia tidak ingin ada kepala daerah yang hanya “duduk” di kantor saja tetapi harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

(['model' => $post])