Nusantaratv.com-Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar masih mengundang rasa penasaran publik. Apa penyebab Airlangga mendadak mundur? Padahal secara prestasi Airlangga dianggap cukup berhasil memimpin Golkar.
Belakangan muncul isu yang menyebut adanya cawe-cawe Jokowi dalam proses mundurnya Airlangga. Meski tak terbukti namun rumor tak sedap itu berembus kencang.
"Tapi kan ada beberapa kebiasaan gaya kepemimpinan yang kita bisa lihat setelah Pak Jokowi hampir 10 tahun berkuasa. Salah satu yang sering disebut teman-teman wartawan kan dia enggak pernah mukul pakai tangan sendiri. Diibaratkan pinjam tangan orang," BHM saat menjadi bintang tamu dalam acara DonCast di NusantaraTV yang dipandu jurnalis senior NusantaraTV, Don Bosco Selamun dan Donny de Keizer, Kamis (15/8/2024).
BHM menyebut banyak narasi mengatakan kelihatannya tangan hukum yang paling sering dipakai belakangan ini.
Ini selaras dengan survei yang dilakukan jurnalis senior Uni Lubis tentang penyebab mundurnya Airlangga Hartarto. 99% responden menyatakan penyebab Airlangga mundur karena adanya ancaman hukum.
"Lucu tadi pagi saya nonton acaranya Unil Lubis, dia bikin survei 2000-an lebih orang. Pertanyaannya menurut mereka apa yang menyebabkan Pak Airlangga mundur? Karena untuk stabilisasi untuk menjaga keutuhan partai? Apa untuk cari hidup enak? Atau karena ada masalah ancaman hukum hukum?" tuturnya.
"90% lebih mengatakan ancaman hukum," ungkapnya.
"Mereka (responden) ini kan bukan orang bodoh. Mereka lihat tak ada kok naga-naganya Pak Airlangga itu kecuali bahwa tahun lalu 23 Juli dia sempat diperiksa lebih dari 12 jam," imbuhnya.
BHM mengatakan para wartawan tentunya mengetahui proses hukum yang sempat dijalani Airlangga betul-betul memukul dia dalam kasus minyak goreng.
"Itu pemanasan kali ya? Dan itu memang mudah dimainkan karena sampai ke Mahkamah Agung itu dinyatakan bersalah. Bahkan hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung walaupun di antara gosipnya juga ada alasan kenapa Hakim Agung tersebut memberikan hukuman jauh lebih berat ketimbang yang diputuskan di pengadilan di bawahnya," ujar BHM.
"Dan itu semua menunjukkan memang politisasi bahkan mungkin juga perdagangan hukum itu marak. Itu salah satu dari nawa dosa," tambahnya.
Menurut BHM hal yang sama bisa dilakukan pada oleh penguasa yang baru kepada siapapun musuh-musuhnya.
"Bahkan termasuk kita-kita. Makanya saya ngomong ini karena saya takut digituin," tandasnya.
"Kita harus bicara terang-benderang supaya orang tahu apa masalahnya. Dan saya berani bicara begitu karena saya pernah 6 bulan jadi tim anggota tim reformasi percepatan hukum. Bertemu dengan semua orang-orang aktivis hukum dan kita bicarakan berbagai kasus termasuk mafia tanah dan sebagainya," pungkasnya.