MPR
Nusantaratv.com - Tim kuasa Hukum dari Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Provinsi Kepulauan Riau, Musrin menegaskan bakal melaporkan Bawaslu ke polisi dengan perkara dugaan perusakan.
Sebelumnya, baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di landmark Welcome to Batam sempat menjadi pembicaraan hangat setelah wisatawan lokal dan mancanegara enggan berfoto di ikon Kota Batam tersebut. Bahkan, kabarnya hal itu juga membuat fotografer keliling kehilangan pendapatannya.
Ketua Bawaslu Kepri, Zuldhadril, mengakui bahwa banyak fotografer keliling di kawasan 'Welcome to Batam' mengeluhkan adanya pemasangan baliho Prabowo-Gibran. Akibatnya, banyak wisatawan membatalkan niat untuk berfoto di lokasi tersebut.
"Ini salah satu ikon Kota Batam. Kami mendapat info bahwa banyak wisatawan yang datang untuk menyambut tahun baru, tapi mereka tidak mau berfoto karena adanya spanduk tersebut," kata Zuldhadril dikutip detikcom, Minggu (31/12/2023).
Namun, tim hukum TKD Provinsi Kepulauan Riau, Musrin menegaskan bahwa baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di landmark Welcome to Batam sudah mengantongi izin.
"Kami sangat menyangkan atas penurunan baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di Landmark Welcome to Batam, sebab baliho tersebut sudah mengantongi izin, dan bukan asal pasang,” kata Tim Hukum TKD Prabowo-Gibran Kepri, Musrin, Selasa (2/1/2024).
Musrin mengaku, izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai pemilik lokasi.
Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023, lanjut Musrin, semua peserta pemilu berhak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dengan syarat memperoleh izin dan mematuhi prinsip keadilan.
“Jadi tidak ada yang salah dari penempatan baliho tersebut, karena semuanya sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Musrin.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh