UMKM Sumut Curhat ke Jokowi Sulitnya Pengurusan Sertifikasi Produk

Medan, Nusantaratv.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian serius terhadap situasi yang kini dihadapi UMKM di Sumatera Utara (Sumut). Guna mengetahui secara lengkap kondisi UMKM di Sumut, Jokowi pun memanggil Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Sianturi untuk mengadakan rapat tertutup di Istana Negara, Rabu (15/9/2021).

"Jujur saya tak menyangka bisa dipanggil langsung oleh presiden langsung menjadi perwakilan UMKM untuk menyampaikan informasi mengenai permasalahan di UMKM," ungkap Ujiana mengutip tribun, Sabtu (18/9/2021).

Ujiana mengungkapkan dalam pertemuan tersebut ia 'curhat' mengenai permasalahan UMKM di Sumut yang masih sulit untuk melakukan pengurusan sertifikasi untuk produk UMKM seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), BPOM, dan HALAL.

Kepada Jokowi, Ujiana juga menceritakan banyak UMKM Sumut yang terkendala terkait rumah produksi.

"Gak bisa memang dapur rumah tangga digabung dengan usaha, tapi kan gak mungkin usaha punya dapur tersendiri. Jadi kalau begitu kapan lagi UMKM akan maju, lama-lama pasti akan mati. Sampai sekarang belum ada solusi. Katanya mau bangun rumah produksi bersama," ujarnya.

Ujiana menyebutkan saat ini ada 2,2 juta pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM Sumut, sekitar 60 persen atau 880 ribu didominasi oleh pelaku usaha kuliner.

Namun sejauh ini hanya 30 persen yang sudah memiliki izin sertifikasi dari jumlah keseluruhan anggota UMKM.

Selain itu, sambung Ujiana, terkait Bantuan BPUM untuk UMKM juga masih menjadi kendala bagi para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengurus pemberkasan.

"Banyaknya syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi UMKM karena keterbatasan biaya," tutur Ujiana.

Dalam pertemuan dengan Jokowi yang juga dihadiri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki, Ujiana menyampaikan kendala di lapangan.

Usai pertemuan dengan Jokowi dan Teten Masduki, Ujiana mengaku memiliki PR untuk melakukan pendataan

"Saya akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan pak Jokowi untuk UMKM agar bisa beraktivitas. Jika ada masalah yang dihadapi untuk berjalan usahanya, silahkan diskusikan kepada asosiasi. Kita akan melanjutkan kepada pihak terkait, agar pemulihan ekonomi nasional di Sumut," jelasnya.

Baca juga: BRI Lanjutkan Promosi UMKM Go Global Melalui ITPC di Kanada

"Kita akan lakukan pendataan NIB, apakah masih berjalan dan tentang usahanya apakah masih produktif. Kemudian kebutuhan dokumen-dokumen untuk peminjaman modal kerja. Kita akan mendata dokumen-dokumen dari para pelaku usaha dan bantu," imbuhnya.

Ujiana memastikan Asosiasi UMKM Sumut akan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kelancaran perizinan dokumen untuk para UMKM.

"Kita akan kembali berkoordinasi. Selama ini Diskop Sumut sudah mendukung para pelaku UMKM tetapi belum menyeluruh, kita berkolaborasi. Dengan perbankan juga kita sudah dan akan terus berkolaborasi untuk peminjaman permodalan atau KUR. Dalam waktu dekat akan ada perbincangan dalam bentuk webinar," katanya.

Sementara terkait BLT untuk pedagang kaki lima, Ujiana mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai pencairan BLT untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Akhir bulan September akan segera dicairkan karena semalam itu jadi pembahasan kami bersama Jokowi. Dari UMKM Sumut, kita usahakan banyak yang dapat," ujarnya.

Ujiana juga mengimbau agar para pelaku usaha dalam kategori PKL dapat proaktif untuk mendaftar agar mendapat bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan usahanya.

"Kita mengimbau kepada para pelaku UMKM, mari daftarkan diri anda agar mendapatkan bantuan, ini masih bisa dapat dan akan terus kita lakukan pendataan," pungkasnya.