Nusantaratv.com-Rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 100 Gigawatt yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diyakini akan membuat investasi yang masuk ke Indonesia semakin massif.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Chairani Rachmatullah saat menjadi narasumber dalam Dialog NTV Insight di Nusantara TV, Selasa (17/12/2024). Dialog yang membahas tema 'Potensi Bisnis Ketenagalistrikan Nasional' juga menghadirkan satu narasumber lainnya yakni Lektor Program Magister Manajemen FE Bisnis UI Triza Mudita.
"Saya kira investmen di sektor ketenagalistrikan akan masif. Pemerintah melalui Utusan Presiden Bidang Energi dan Climate Pak Hasyim kan sudah menyampaikan in the next 15 year kita akan bangun 100 Gigawatt," kata Chairani Rachmatullah menjawab pertanyaan presenter Donny de Keizer soal potensi investasi dalam pembangunan ketenagakelistrikan di Indonesia.
"Dan dalam 100 Gigawatt itu 75% adalah EBT ya Energi Baru Terbarukan. Energi baru 75% itu besar sekali. 75 Gigawatt. Indonesia hari ini daya terpasangnya kelistrikannya itu 80 Gigawatt yang bangun dalam 79 tahun. Sekarang kita mau mengejar dalam 15 tahun dengan kapasitas yang sama," imbuhnya.
Chairani memastikan akan dilakukan upaya-upaya akselerasi untuk mencapai target 100 Gigawatt tersebut. Agar bisa menopang target pertumbuhan ekonomi minimal 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo.
"Diakselerasi karena kita menargetkan pertumbuhan ekonomi yang juga besar. Which is possible melihat posisi kita saat ini dibandingkan negara-negara lain," ujarnya.
Karena tak mungkin negara yang membiayai semua, kata Chairani, maka perlu mengundang investor.
"Kami melihat PLN sedang menyusun bersama pemerintah rencana umum penyediaan tenaga listrik namanya RUPTL itu 10 tahunan. Dan biasanya tiap tahun akan diupdate masukan dari kita-kita salah satunya juga dari anggota MKI," tuturnya.
"Nah di dalam 10 tahun rencana itu kita melihat pelibatan investornya sudah jelas. Karena lebih dari 60% itu adalah nanti pembangkit listriknya itu datang dari independent power producers. Jadi bukan dari PLN, bukan dari pemerintah," lanjutnya.
"Itu ditargetkan di tahun 2030 sudah mulai kelihatan. Berarti tahun 2030 semua sudah mulai beroperasi walaupun nanti dia sampai 2045 selesainya. Tapi mulai kelihatan beroperasi itu 2030 onward," tambahnya.
Untuk menarik pihak swasta, sambung Chairani, yang harus disolusikan antara lain, mismatch.
"Jadi demand ketenagalistrikan itu centralized di Jawa, di Sumatera. Tetapi yang namanya resources yang bisa dibangun untuk pembangkit listrik mau dia matahari, angin ataupun gas, batubara. Di tempat-tempat yang lain di Kalimantan. Kalau angin itu kita banyak punya di NTT. Maka infrastruktur yang pertama yang harus disiapkan adalah interkoneksi jaringan transmisinyaisinya dibangun dulu ke central demand tadi," paparnya.
"Mismatchnya diselesaikan dulu eh suplai di mana, demandnya di mana. Dibangunkan dulu jaringannya baru nanti demandnya akan sudah ada jaringannya. Maka investor akan datang. Pasti dia akan akan investasi di lokasi-lokasi tadi karena dia tahu ini akan terdispath," pungkasnya.