Kabar Gembira! Dana Desa Rp51,43 Triliun Sudah Cair dan Disalurkan ke 74.890 Titik

Jakarta, Nusantaratv.com-Guna mempercepat pemulihan perekonomian nasional, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa senilai Rp51,43 triliun kepada 74.890 desa, atau 99,91 persen dari target, pada Kamis (7/10/2021).

Jumlah tersebut setara 71,44 persen dari total anggaran Dana Desa sebesar Rp72 triliun. Anggaran itu dialokasikan ke berbagai program, termasuk Program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate.

"Program tersebut menjadi program kunci dalam mencegah dampak pandemi di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi di kawasan pedesaan," kata Johnny mengutip cnnindonesia, Sabtu (9/10/2021).

Adapun rinciannya, kata Johnny, untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp4,12 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp15,42 triliun, serta PKTD sebesar Rp4,24 trilin. Kemudian, Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa di luar skema PKTD senilai Rp27,63 triliun.

Agar dana yang dikucurkan tepat sasaran dan tepat guna, pemerintah juga memberikan dukungan dengan pendataan berbasis Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs Desa. 

Baca juga: Pemerintah: Bansos-PKH Rp268 T Sudah Diberikan ke Masyarakat

Hingga kini, 44.520 desa atau setara 59 persen telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa yang merupakan pembangunan total atas desa.

"Berbagai program terus diberikan kepada masyarakat khususnya pada masa pandemi, dan menangkal dampak pandemi Covid-19 lebih luas," ujarnya.

Tak hanya sebatas itu, pemerintah juga terus melakukan beragam upaya guna menangani kemiskinan yang terjadi dan memitigasi dampak pandemi, antara lain bedah rumah, cek kesehatan oleh posyandu, BPJS Kesehatan, serta pengadaan beasiswa. Kemudian, peningkatan pendapatan level desa dengan mengandalkan PKTD, BLT Desa, dan BUMDes, serta pembangunan kewilayahan yang terdiri atas sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pendampingan desa dengan fokus Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sementara terkait kelembagaan, diadakan penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar.