Membangun Smart Governance dalam Pengembangan Smart City

Nusantaratv.com - Pada era digital saat ini, transformasi dalam sistem pemerintahan menjadi semakin penting untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin maju. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui implementasi tata kelola cerdas atau smart governance. Ini adalah bentuk tata kelola yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kota-kota yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Smart governance adalah tata kelola yang sangat pintar sebagai salah satu bagian dimensi dari smart city. Suatu kerjasama antara pihak pemerintah dan penduduk akan mendorong terwujudnya suatu pemerintahan yang damai, tentram, bersih, sejahtera, dan terciptanya pelayanan publik yang berorientasi kepada kualitas pelayanan yang semakin baik (Wahyuni et al., 2021, 379). Negara (2021,50) menambahkan bahwa dalam konteks tata kelola yang pintar, terdapat tiga bagian penting, yaitu:

1. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik itu secara langsung atau melalui perwakilan, merupakan hal yang sangat krusial.
2. Pentingnya transparansi dalam pemerintahan, baik itu di tingkat kota atau desa, bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan masyarakat.
3. Perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Dalam konteks kota pintar, semua teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyediakan sistem informasi berbasis web atau mobile. Selain itu, perlu adanya database yang terstruktur dan teratur untuk menyimpan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Untuk mengimplementasikan konsep smart governance dalam smart cities, diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga regulasi dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam implementasi smart governance. 

Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sebab, smart governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan kota yang lebih baik dan layanan publik yang berkualitas (Tomor et al., 2019: 7).

Strategi Implementasi Mewujudkan Smart Governance

Bolı´var dan Meijer (2015, 10-11) merumuskan dari beberapa literatur bahwa untuk mewujudkan konseptualisasi tata kelola yang cerdas secara komprehensif, terdapat berbagai strategi implementasi untuk mewujudkan tata kelola yang cerdas. Beberapa strategi tersebut adalah:

1. Perundang-undangan/legislasi merupakan aspek kunci bagi kota pintar. Dalam hal ini, apa yang diperlukan tidak hanya bagi kota tetapi juga bagi pemerintahan dan tata kelola di setiap tingkat adalah kerangka kerja baru yang mempertimbangkan akses luas terhadap informasi yang kini dimungkinkan oleh masyarakat (Batty et al., 2012, 511–512). Di kota-kota pintar, teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi hal yang penting, namun demikian juga dengan permasalahan tanggung jawab, keterbukaan, transparansi, akses terhadap data publik dan peraturan yang mungkin diterapkan oleh badan-badan pemerintah di luar negeri mengenai apa dan bagaimana serta di mana dan mengapa masyarakat dapat mempengaruhi tata kelola kota mereka (Batty dkk., 2012, 512).
2. Kebijakan untuk mempromosikan inisiatif dan proyek kota pintar dipandang penting dalam penerapan kota pintar. Smart governance adalah promosi inisiatif kota pintar. Pemerintahan di kota pintar harus mendorong kebijakan yang berorientasi pada penguatan sistem inovasi, khususnya berfokus pada pengetahuan yang mungkin lebih mendasar dan pada pengembangan budaya, yang perlu dibangun secara hati-hati oleh otoritas yang mengatur.
3. Pentingnya penggunaan TIK untuk tata kelola perkotaan. Menurut Batty dkk. (2012, 513), perubahan besar pertama dalam konteks kota cerdas adalah pengembangan infrastruktur informasi yang mendukung kota melalui komputasi terdistribusi dan jaringan yang tersedia bagi semua orang dengan perangkat yang dapat mengakses infrastruktur tersebut. Infrastruktur yang tersedia memerlukan koordinasi agar layanan dapat diberikan secara efektif. Dalam kerangka ini, pemerintah memainkan peran ganda dalam mendorong kota pintar. Di satu sisi, pemerintah kota harus melaksanakan proyek transformasi layanan kota yang harus beroperasi dalam mencapai tujuan kebijakan tertentu (proses implementasi) dan tujuan organisasi (pengambilan keputusan). Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem tata kelola yang cerdas harus memungkinkan pengumpulan segala jenis data dan informasi mengenai pengelolaan publik melalui sensor atau jaringan sensor. Di sisi lain, pemerintah juga harus mendukung pengembangan teknologi dan model layanan di smart city.
4. Visi integral untuk kota pintar dipandang penting untuk mewujudkannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola yang cerdas merupakan fungsi intelijen yang lebih kuat untuk mengkoordinasikan berbagai komponen yang membentuk kota pintar. Tata kelola yang cerdas merupakan kumpulan prinsip, faktor, dan kapasitas yang membentuk suatu bentuk tata kelola yang mampu mengatasi kondisi dan urgensi masyarakat berpengetahuan. Hal ini adalah struktur yang menyatukan fungsi tradisional pemerintah dan bisnis (Batty et al., 2012, 497).
5. Aspek terakhir dari implementasi adalah tata kelola yang kolaboratif. Kota pintar memerlukan sistem yang pintar untuk mengakselerasi kolaborasi antar departemen dan komunitas. Tata kelola yang cerdas berarti penerapan model pemerintahan yang lebih berbasis masyarakat secara luas dengan konektivitas yang lebih besar dan difasilitasi oleh teknologi yang baru. Oleh karena itu, smart governance adalah kegiatan mengkoordinasikan komunikasi untuk mencapai tujuan kolektif melalui kerangka kolaborasi.

Dari beberapa konstruk argumentasi di atas, terdapat dua aspek utama penerapan strategi untuk mewujudkan smart governance yaitu gagasan dan tindakan. Visi kota yang integral adalah gagasan panduannya, dan hal ini diterjemahkan dalam tindakan hukum, teknologi, kebijakan, dan kolaboratif. Penerapan hal ini memerlukan tindakan dalam domain yang berbeda namun saling terkait dan dipandu oleh perspektif menyeluruh mengenai tata kelola pemerintahan yang cerdas.

Outcomes of Smart Governance
Setelah memahami berbagai strategi yang diperlukan untuk mewujudkan smart governance, mari kita beralih ke hasil atau outcomes yang dapat diharapkan dari implementasi strategi tersebut. Outcomes ini akan menunjukkan bagaimana penerapan smart governance dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Outcomes diibaratkan sebagai sesuatu yang dihasilkan sebagai manifestasi dari penerapan smart governance. Bolı´var & Meijer (2015) memberikan pernyataan dari beberapa literatur yang sudah dianalisis, diketahui beberapa hasil yang diharapkan dari implementasi smart governance:

1. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi kota. Implementasi smart governance membantu meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota karena adanya peningkatan efisiensi sektor publik yang diharapkan untuk mendukung layanan di smart city.
2. Menjadikan services sebagai citizen-centric services. Layanan yang berpusat pada masyarakat sebagai sasaran utama dari smart city. Smart governance berarti kolaborasi antar departemen dan dengan masyarakat untuk menjadikan layanan benar-benar berpusat pada warga.
3. Menghilangkan social exclusion dalam perkotaan. Social exclusion hampir seluruhnya merupakan masalah perkotaan dan telah menyebabkan pemerintah berada di bawah tekanan untuk mengembangkan kebijakan yang menawarkan akses yang setara terhadap manfaat peningkatan standar hidup. Kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan dengan judul “Tata Kelola Cerdas” dengan tujuan mencapai inklusi sosial penduduk perkotaan dalam layanan publik.
4. Meningkatkan kinerja lingkungan di area perkotaan. Hasil lain yang diharapkan dari penerapan tata kelola yang cerdas adalah peningkatan kinerja lingkungan. Sistem yang cerdas memberikan dukungan nyata bagi pembangunan perkotaan, yang akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan di kota-kota.
5. Hadirnya e-governance dalam sistem pemerintahan. E-governance merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan. Ini merujuk pada kemampuan pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui platform online dalam memberikan layanan dan memenuhi tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Smart governance juga seringkali dianggap sebagai penggunaan saluran baru untuk “e-demokrasi”.
6. Menghasilkan city branding dalam perkotaan. City branding juga menjadi hasil yang diharapkan dari smart governance. Dalam konteks ini, Batty dkk. (2012, 505) menunjukkan bahwa “Smart Governance” hanyalah label yang diberikan pada pengelolaan pemerintahan suatu kota ketika kota tersebut mempromosikan dirinya sebagai kota pintar. Giffinger dan Gudrun (2010, 7 –8) menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah hanyalah untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam pemeringkatan kota tanpa mempertimbangkan tujuan dan efektivitas perencanaan strategisnya. Oleh karena itu, peningkatan citra kota menjadi hasil lain yang diharapkan dari smart governance.
7. Menjadikan fungsi administratif lebih efisien. Batty et al., (2012, 482) menambahkan bahwa ambisi utama tata kelola yang cerdas adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien. Sistem tata kelola yang cerdas membantu mengatur dan memberikan layanan dengan cara yang jauh lebih efisien (Giffinger et al., 2007, 11).
8. Meningkatkan jumlah warga yang berpendidikan tinggi di perkotaan. Kota yang cerdas bertujuan untuk menjadi pusat pendidikan tinggi. Memang benar, orang-orang yang melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi dihipotesiskan memainkan peran penting dalam pertumbuhan kota pintar, dan oleh karena itu tata kelola yang cerdas bertujuan untuk memperkuat proses ini.
9. Hasil akhir yang diharapkan adalah kesiapan penanggulangan bencana. Sistem pintar harus menyediakan layanan dimana saja dan kapan saja. Alkandari, Alnasheet, dan Alshekhly (2012, 84) menambahkan bahwa dalam penanggulangan bencana, kota memerlukan respons cepat terhadap situasi darurat serta manajemen risiko yang seimbang.

Dari beberapa konstruk argumentasi di atas, maka dapat dikategorikan tiga jenis outcomes dari implementasi smart governance, yaitu:

1. Pemerintahan yang efisien dan kesiapan manajemen bencana
2. Layanan yang berpusat pada warga, interaksi dengan warga, dan brand warga yang kuat
3. Pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, kinerja lingkungan, dan masyarakat yang berpendidikan tinggi.

Kita telah membahas beberapa outcomes yang menunjukkan pentingnya smart governance dalam menciptakan kota yang lebih baik dan inklusif. Untuk mencapai outcomes tersebut, kita perlu komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam tata kelola perkotaan. Penerapan smart governance di dalam kota-kota cerdas bukan hanya sebuah strategi yang bijak, tetapi juga merupakan tonggak bagi perubahan yang berkelanjutan dalam tata kelola perkotaan. Pada akhirnya, hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, mari kita tetap berkomitmen untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan visi kota pintar yang lebih baik. Transformasi ini memerlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Kita semua memiliki peran penting dalam menjadikan smart governance sebagai inti dari perkembangan perkotaan masa depan. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk membangun kota yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan memiliki outcomes yang baik. Mari kita terus bergerak maju dan bersama-sama membentuk masa depan yang lebih baik melalui penerapan smart governance yang baik dalam smart cities.

Ditulis oleh:  Steven Dermawan dan Ahmad Abdillah Hisyam
                       Mahasiswa Universitas Pradita

Tulisan di atas menjadi tanggungjawab penulis. nusantaratv.com tidak bertanggungjawab atas isi tulisan