Hashim: Jika Seefisien dan Sejujur Kamboja, RI Bisa Tambah Rp1.500 Triliun per Tahun

Nusantaratv.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan ekonomi hijau tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri.

Hashim menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 12 persen, menjadikannya salah satu yang terendah di dunia. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Kamboja yang sudah mencapai 18 persen, serta Vietnam yang berada di level 23 persen.

“Selisih 6 persen saja dari PDB kita yang sekitar Rp25.000 triliun, itu setara Rp1.500 triliun per tahun. Artinya, kalau kita seefisien dan sejujur Kamboja, kita bisa mendapat tambahan Rp1.500 triliun setiap tahun,” ujar Hashim dalam acara Nusantara Sustainability Trend Forum 2026 (Nature 2026), Kamis 12 Februari 2026.

Menurut Hashim, tambahan pendapatan negara sebesar itu sangat signifikan. Bahkan bila dibandingkan dengan defisit anggaran yang selama ini berada di kisaran Rp400 triliun, Indonesia seharusnya memiliki peluang untuk mencatatkan surplus.

Ia juga menyoroti masih besarnya potensi penerimaan yang belum optimal, khususnya dari sektor ekonomi digital. Hashim menyebut nilai transaksi e-commerce diperkirakan mencapai 60–90 miliar dolar AS per tahun, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi pajak besar bagi negara.

“Kalau 11 persen dari 60 miliar dolar saja, itu sekitar 6,6 miliar dolar atau lebih dari Rp100 triliun. Tapi yang tercatat baru sekitar Rp8 triliun. Lalu sisanya ke mana?” tegasnya.

Hashim menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kemauan politik untuk membenahi tata kelola penerimaan negara. Ia optimistis, jika perbaikan governance dan efisiensi dilakukan secara serius, Indonesia dapat membiayai investasi hijau melalui APBN tanpa ketergantungan pada pihak luar.

“Kita ada dana, kita ada uang. Tapi uang itu harus masuk ke kas negara. Dengan kemauan politik, Indonesia bisa membiayai ekonomi hijau tanpa harus ‘mengemis’ ke luar negeri,” katanya.