Nusantaratv.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkolaborasi memperluas cakupan serta keaktifan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini diambil mengingat peran penting para ulama dalam menyampaikan pesan pelindungan kesehatan melalui dakwah di tengah masyarakat.
"Bagi kami, mengajak kolaborasi MUI dan khususnya dai-daiyah agar bisa membantu mensyiarkan mengenai JKN, mengenai kepesertaan, mengenai hal-hal yang selama ini mungkin di masyarakat masih tidak klir," ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan bertajuk Tasbih JKN kelima yang diselenggarakan di Hyatt Place Makassar tersebut menghadirkan Pengurus MUI Sulsel, para ulama, dai, serta daiyah.
Mereka diharapkan dapat membantu BPJS Kesehatan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya program JKN dan keaktifan kepesertaan.
"Ini terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah terluar, juga daerah 3T, daerah-daerah yang pinggiran barangkali masih kurang memahami program JKN," ujarnya kepada wartawan.
Melalui program sinergi Tasbih JKN ini, para ulama dan dai dibekali pengetahuan khusus agar dapat menyelipkan pesan kesehatan pada setiap kesempatan ceramah, termasuk di sela khotbah Jumat, mengingat prinsip JKN berlandaskan semangat gotong royong.
"Kalau di Islam itu ada Shalat Jumat setiap pekan. Mungkin dengan di situ, kami bersama-sama membangun sinergi dengan MUI dan berbagai pihak agar ada pemahaman terkait kesehatan di sela ceramahnya," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Akmal memaparkan kondisi finansial JKN saat ini. BPJS Kesehatan setiap bulannya menggelontorkan dana sekitar Rp16 triliun untuk membayarkan biaya kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) seperti rumah sakit.
Di sisi lain, pemasukan iuran yang terkumpul hanya berkisar di angka Rp14 triliun, sehingga memunculkan defisit sebesar Rp2 triliun.
Saat ini tercatat ada sekitar 3.000 FKTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta kurang lebih 20.000 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik.
Berdasarkan data, rata-rata kunjungan harian masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan tersebut mencapai sekitar 2 juta orang.
Oleh karena itu, pihak BPJS Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri, menjaga keaktifan kepesertaan, dan rajin membayarkan iuran. Program JKN dirancang dengan prinsip gotong royong, di mana warga yang sehat membantu mereka yang sedang sakit.
Suasana foto bersama saat kegiatan Tasbih JKN (Transformasi, Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah) Dai, Daiyah wilayah Sulsel, di Hyatt Place, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/9/2026). (Foto: Antara)
Sebagai ilustrasi, Akmal mencontohkan biaya penanganan pasien gagal ginjal yang membutuhkan prosedur cuci darah berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp3 juta untuk satu kali tindakan.
Dalam seminggu, pasien biasanya harus menjalani cuci darah sebanyak dua hingga empat kali. Jika dihitung, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai sekitar Rp4,2 juta.
Namun, bagi peserta yang terdaftar meskipun di kelas III dengan iuran Rp35 ribu seluruh biaya tersebut ditanggung tanpa tambahan biaya.
"JKN hadir untuk kebersamaan, untuk jaminan kesehatan. Kepesertaannya sekitar 98 persen penduduk Indonesia, namun kendalanya iuran. Banyak yang sakit baru mengurus, di situ masalahnya. Padahal, Kepesertaan BPJS Kesehatan aktif memiliki banyak manfaaat dan kemudahan layanan," ujarnya pula.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menjelaskan bahwa kegiatan Tasbih JKN ini diikuti oleh 100 orang perwakilan ulama, dai, daiyah, dan tokoh agama dari berbagai wilayah di Sulsel.
Guna memastikan penyampaian informasi yang objektif, para peserta dibekali pelatihan khusus melalui Training of Trainer (ToT) untuk mendalami program BPJS Kesehatan beserta perspektif keagamaannya.
"Kita laksanakan ini di seluruh Indonesia, kita mengambil simpul-simpul di kabupaten kota. Ini ada 100 peserta, dengan kekuatan 100 bisa menyebarkan kepada seribu dan sampai sepuluh ribu, modelnya berantai. Ini Angkatan pertama di Sulsel," kata Ketua Dewan Pengawas Syariah BPJS Kesehatan tersebut.
Kolaborasi bersama MUI sebagai mitra strategis pemerintah ini tidak hanya bertujuan mendorong masyarakat agar terdaftar dan aktif, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong) dan takaful (saling melindungi).
Dana iuran yang dihimpun dari masyarakat dikelola secara bersama untuk membantu peserta lain yang membutuhkan perawatan medis, di luar dukungan dana dari APBN.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Evy Mustikawati Arifin menambahkan, keaktifan kepesertaan JKN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan wujud ibadah sosial dalam bentuk tolong-menolong antar sesama.
Pihaknya menyatakan siap mendukung penuh setiap langkah yang diambil BPJS Kesehatan demi menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat.
(Sumber: Antara)
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh