P2G Ingatkan Risiko Schooling Without Learning dan Stagnasi Dana BOS dalam Program Sekolah Gratis

Nusantaratv.com-Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, memberikan catatan kritis terhadap gagasan pendidikan gratis yang diusung pemerintah.

Dalam keterangannya, P2G mendukung semangat penggratisan biaya sekolah, namun mewanti-wanti pemerintah agar kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pembebasan biaya masuk, melainkan juga menjamin kesejahteraan guru serta mutu pembelajaran di kelas.

Iman mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman fenomena schooling without learning sebagaimana diwanti-wanti oleh Bank Dunia.

Fenomena ini terjadi ketika anak-anak datang ke sekolah karena biayanya gratis, tetapi tidak mendapatkan proses belajar yang berkualitas akibat ketiadaan alokasi anggaran untuk guru dan fasilitas pendukung.

"Jangan sampai kita mendapati situasi yang menurut Bank Dunia itu adalah sesuatu yang keliru, yaitu schooling without learning. Dia bersekolah tiap hari karena sekolahnya gratis, tapi dia tidak belajar apapun karena gurunya tidak ada pembiayaan dan fasilitasnya tidak ada," ujar Iman Zanatul Haeri dalam program GESTUR  di Nusantara TV, Kamis (24/9).

Soroti Stagnasi Pagu Dana BOS Selama 5 Tahun

Iman membongkar akar masalah yang kerap membuat label "sekolah gratis" tidak berjalan optimal di lapangan.

Berdasarkan kalkulasi P2G, pagu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD berada di angka Rp900.000 per siswa per tahun dan tercatat tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir (2020–2026).

Nilai operasional tersebut dinilai sangat minim dan tidak mampu menutup kebutuhan operasional sekolah yang sebenarnya.

Akibatnya, istilah "sekolah gratis" sering kali hanya menjadi pintu masuk di awal pendaftaran, sementara untuk kegiatan ekstra, lomba, hingga perlengkapan sekolah tetap dibebankan kepada orang tua murid.

"Gara-gara ada program sekolah gratis, di depannya gratis tapi setelah dijalani biayanya banyak... Dana BOS itu enggak naik, sudah 5 tahun tidak naik. Akhirnya balik lagi, di depannya gratis tapi setelah dijalani biayanya banyak," paparnya.

Dorong Skema Minimum Baseline dan Kesejahteraan Guru Swasta

Untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, P2G mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema pembiayaan berbasis batas minimum (minimum baseline).

Dalam skema ini, besaran dana BOS Rp900.000 tidak dijadikan angka mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia, melainkan disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah seperti di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, P2G mendesak pemerintah memberikan jaminan kepastian karir dan gaji yang layak bagi para pendidik, khususnya guru-guru di sekolah swasta yang kerap merasa cemas akan nasib pendapatan mereka apabila sekolah dibebaskan dari biaya.

"Cara berpikirnya bahwa pembiayaan pendidikan itu yang diselamatkan adalah batas minimumnya... Rp900.000 itu jangan dipatok sebagai batas yang absolut, tetapi itu batas minimum," pungkas Iman.