Ibu Kota Pindah, PNS (ASN) Ikut Pindah? Kalau Tidak? :: Nusantaratv.com

Ibu Kota Pindah, PNS (ASN) Ikut Pindah? Kalau Tidak?

Pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN di pemerintah pusat bisa saja mengajukan pensiun dini bila enggan pindah ke ibu kota baru Indonesia di wilayah Kalimantan Timur. Tapi ada syaratnya.
Ibu Kota Pindah, PNS (ASN) Ikut Pindah? Kalau Tidak?
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN bolehkah tidak ikut pindah?/kumparan.com

Nusantaratv.com - Pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN di pemerintah pusat bisa saja mengajukan pensiun dini bila enggan pindah ke ibu kota baru Indonesia di wilayah Kalimantan Timur. Tapi ada syaratnya.

Syarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 305, PNS yang mau mengajukan pensiun dini telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun. Mereka ini dikategorikan PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.

“Pilihannya kalau normatif misalnya dia mengajukan pensiun dini. Jadi sepanjang dia umurnya minimal 45 tahun dan bekerja 20 tahun itu bisa mengajukan pensiun dini,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, Senin (26/8/2019).

Untuk tata cara pensiun diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.

BACA JUGA : Ustad Yahya Waloni Menggemparkan Jagat Maya!

Disamping pensiun dini, untuk PNS yang menolak pindah menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, salah satu yang dikaji adalah untuk mempertimbangkan perlu-tidaknya sanksi buat PNS yang menolak pindah.

“Apapun yang terkait misalnya dengan survei itu (bila PNS menolak pindah) dan lain sebagainya yang terkait dengan itu, kita terima sebagai masukan dan nanti akan kita kaji untuk memperkaya kajian itu,” ujarnya.

Berdasarkan data Bappenas, jumlah PNS yang pindah ke ibu kota baru sekitar 200 ribu. Bila ditambah anak-istri perkiraannya menjadi 884.840 orang.

Selain mengkaji soal sanksi, pemerintah juga mengkaji apakah nantinya ada insentif buat PNS karena pindah ke ibu kota baru.

BACA JUGA : Quraish Shihab: “Kalau Saya, Walau Saya Benar, Tapi Ada Yang Tersinggung, Saya Akan Minta Maaf”

“Termasuk itu (insentif), itu kan masih dalam kajian. Jadi terkait hal-hal pemindahan ASN masih dalam kajian. Jadi belum bisa disampaikan saat ini,” jelasnya.

“Saya tidak mengatakan iya kan. Nanti akan kita lihat lah. Akan dilihat. (Sekarang) belum (diputuskan), belum, masih dalam kajian,” imbuhnya.

Mudzakir menyatakan, saat ini belum bisa disimpulkan pemerintah secara pasti akan memberikan sanksi buat yang menolak dan insentif bagi yang bersedia pindah ke ibu kota baru. Semua itu, lanjut dia masih dalam kajian.

sumber: finance.detik

 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0