Tok! Vonis Kebiri di PN Sukadana Lampung

Adapun landasan atau pertimbangan dari Majelis Hakim yang diperlu diketahui bahwa terdakwa perlu dijatuhi tindakan tambahan itu untuk mengekang hasrat terdakwa...

Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada pelaku cabul inisial DA terhadap remaja putri 14 tahun serta sanksi pidana kebiri dan denda Rp800 juta. Hukuman pidana kebiri kimia ini merupakan yang pertama di provinsi Lampung. Tindakan pidana kebiri ini berlandaskan Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden desember 2020.

Topik ini dibahas secara tuntas oleh Host Tasya Felder bersama narasumber Juru Bicara  Pengadilan Negeri Sukadana. Lampung Timur, Indra Joseph Marpaung SH MH dalam Dialog Nusantara Petang yang disiarkan NusantaraTV, Rabu (10/2/2021). 

Ini merupakan vonis kebiri kmimia pertama yang dilakukan di Lampung setelah Peraturan Presiden diteken oleh Presiden Jokowi. Bisa dijelaskan apa saja  pertimbangan-pertimbangan yang diambil majelis hakim untuk memvonis terdakwa dengan vonis kebiri kimia?

Pada Selasa (9/2/2021) kemarin PN Sukadana menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp 400 juga pidana kurungan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selain itu menjatuhkan tindakan berupa kebiri kimia kepada terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dan memvonis terdakawa untuk membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp 7,7 juta dalam waktu 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana maka PN Sukadana akan memberi surat peringatan secara tertulis kepada terdakwa. Untuk mememnuhi  kewajiban memberi restitusi kepada anak dalam waktu 14 hari. Dan PN Sukadana memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terdakwa, melelang untuk membayar restitusi bila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Di perkara ini memang ada hal yang menarik  di mana di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak mengatur secara tegas tentang pemberian restitusi kepada anak korban dalam hal ini kekerasan seksual yang dialami.

Nah untuk mengisi kekosongan hukum ini maka Majelis Hakim melakukan sutau tindakan yang namanya judicial activism yaitu mengisi kekosongan hukum untuk mencapai keadilan di masyarakat.

Dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan bahwa dalam perkara ini ada keadaan di mana anak perlu mengalami suatu perlindungan sehingga diberikan restitusi. Dan Majelis Hakim juga di dalam perkara ini melihat dengan arif dan bijaksana sehingga terhadap terdakawa juga dijatuhi pidana atau dijatuhi tindakan berupa kebiri.

Adapun landasan atau pertimbangan dari Majelis Hakim yang diperlu diketahui bahwa terdakwa perlu dijatuhi tindakan tambahan itu untuk mengekang hasrat terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Sekaligus sebagai langkah optimal komprehensif dengan tidak hanya pemberatan sanksi pidana sehingga juga sutau langkah preventif dan ini juga merupakan sutau hal yang baru di mana Peraturan Pemerintah Tentang Restitusi itu tidak dijalankan. 

Kalau kita lihat bahwa banyak sekali sebenarnya kasus-kasus pencabulan atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak. Vonis kebiri kimia ini kan bisa dilakukan berdasarkan kepantasan sesuai dengan pertimbangan dari Majelis Hakim. dari sekian banyak kasus kekerasan seksual mengapa kasus yang ini dianggap pantas untuk divonis kebiri kimia?

Berdasarkan kasus yang disidangkan oleh Majelis Hakim salah satu pertimbangan dari majelis bahwa terdakwa itu merupakan anggota dari TP2A yang mana terdakwa itu seyogyanya bertugas memfasilitasi pelayanan kesehatan anak, mengajukan rehabilitasi, yang intinya terdakwa itu bertugas memberikan pelayananrehabilitasi kesehatan anak-anak yang menjadi korban yang ditempatkan di rumah trauma center. 

Didalam perkara ini terdakwa tidak melakukan pendampingan itu. 

Perlu juga diketahui bahwa fakta persidangan di dalam standar operasi prosedur TP2A tidak diperkenankan anak korban untuk tinggal di rumah pendamping yang berjenis kelamin berbedan dengan pendamping.

Dan vonis kebiri kimia ini akan dilakukan setelah pidana pokok. Bisa anda jelaskan?

jadi sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim maka pidana kebiri ini akan dilakukan setelah terdakwa selesai menjalani sleuruh pidana pokok. 

Itu untuk jangka waktu selama 1 tahun.

Memang banyak sekali pro dan kontra yang sempat menjadi kontroversi antara dokter, hak asasi manusia. Anda melihatnya seperti apa?

Kami melihatnya bahwa memang apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim ini harus kita pandang sesbagai suatu hal yang baik, kita sambut, Ini memang ada peo kontranya tetapi dalam hal ini lebih harus kita lihat bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim harus dilaksanakan.

Ini merupakan yang pertama di Lampung, kalau kebiri kimia sendiri sudah ada berapa vonis kebiri di Indonesia?

kalau saya tidak salah sudah ada 3 vonis terkait tindakan kebiri kimia. 

Apa pertimbangannya untuk melakukan vonis kebiri kimia dengan dampaknya ke depan?

memang penyidangan terhadap tindakan ini memang diharapkan ke depannya itu orang tua-orang tua yang mempunyai anak bisa lebih tenang. Artinya kita melindungi anak-anak dan generasi ke depan sehingga tujuannya itu lebih kepada tindakan preventif .

Ini tetap akan dilakukan lagi kekerasan seksual terhadap anak-anak jika ada kasus yang kurang lebih sama seperti ini?

Saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh soal hal itu. 

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV
 

Login dengan
LIVE TV & NETWORK