Jokowi Mau Relokasi Warga Beres Sebelum MotoGP Mandalika

Nusantaratv.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran untuk menyelesaikan persoalan relokasi warga yang masih tinggal di kawasan Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebelum MotoGP 2022 dimulai.

Jokowi mengaku tak ingin ada isu tidak baik dalam penyelenggaraan ajang internasional. Sebab menurutnya hal itu bisa menimbulkan pandangan buruk negara lain terhadap Indonesia.

"Mengenai relokasi keluarga yang masih ada di dalam kawasan, kalau masih ada, saya tadi sudah disampaikan sudah selesai semuanya," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Lombok Tengah, disiarkan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (13/1/2022). 

Jokowi juga meminta seluruh sarana dan prasarana di dalam sirkuit dipastikan siap. Dia menyoroti drainase di lintasan balap agar tidak menimbulkan genangan saat hujan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu juga meminta tak ada lagi tindakan di luar kewenangan. Ia menyinggung kasus pembongkaran motor milik Ducati tanpa izin jelang Superbike World Championship (WSBK) Mandalika 2021.

"Jangan sampai isu-isu kecil di Superbike, ada kesalahan dalam membongkar logistik tanpa seizin tim, sehingga jadi suaranya jadi ke arah yang negatif," tuturnya.

Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung ke Mandalika pada saat MotoGP, 6 Maret 2022. Ia mengingatkan penggemar balapan motor di Indonesia banyak.

"Mengelola 63 ribu (penonton) bukan barang mudah. Ini belum yang di luar mungkin masyarakat sekitar yang ingin datang. MotoGP penggemarnya banyak, di Indonesia penggemarnya sangat banyak," ucap Jokowi.

Sebelumnya, pembangunan Sirkuit Internasional Mandalika menyita perhatian dunia. Persatuan Bangsa-Bangsa menyoroti proses pembangunan sirkuit yang diduga melanggar hak asasi manusia.

"Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka. Rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai 'Bali Baru'," kata Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan hak asasi manusia Olivier De Schutter dalam pernyataan resmi, 31 Maret 2021.