Buntut Merah Putih Dilarang Berkibar di Piala Thomas, Jokowi: Reformasi Total LADI

Jakarta, Nusantaratv.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk melakukan reformasi total Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) serta memperbaiki komunikasi dengan badan anti-doping dunia, WADA. 

Perintah itu disampaikan Jokowi kepada Menpora dalam rapat bersama sejumlah menteri membahas sanksi dari WADA. 

"Tadi rapat membahas sanksi WADA," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengutip detik, Jumat (22/10/2021).

"Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden minta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh; Reformasi LADI (Lembaga Antidoping Indonesia) secara total; Menpora segera perbaiki komunikasi dengan WADA," imbuhnya.

Baca juga: Buntut Insiden Merah-Putih di Piala Thomas, Menpora Ancam Seret Biang Keroknya ke Ranah Hukum

Rapat yang dipimpin Jokowi itu turut dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menpora Zainudin Amali, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri BUMN, dan Ketua LADI.

Diketahui, badan anti-doping dunia (WADA) mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar test doping plan (TDP) pada 15 September 2021. WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan, Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan event olahraga internasional di Tanah Air ataupun pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di luar negeri.

Lantaran dinilai tidak patuh, WADA pun menjatuhkan sanksi. Pada upacara penghormatan pemenang Piala Thomas 2020 beberapa hari lalu, Tim Bulutangkis Indonesia yang berhasil menjadi juara usai mengalahkan China, 3-0, dilarang mengibarkan bendera Merah Putih. 

Sanksi WADA juga akan berdampak pada rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia, seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E, juga terancam. Tak hanya itu, adanya sanksi resmi dari WADA ini, kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional menjadi terancam.