Sistem Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Masih Berantakan

Sistem zonasi yang digunakan sekarang harus dirubah. Itu bukan penanganan wabah. Itu penanganan zonasi tidak ada hubungannya dengan wabah. 

Kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro memasuki hari kedua setelah diberlakukan 9 Februari kemarin. PPKM skala mikro ini mewajibkan perangkat desa, RT dan RW untuk turut serta dalam upaya mencegah penyebaran covid-19. Akan kah kebijakan kali ini efektif?

Topik ini menjadi pembahasan Host Muhammad Irsal bersama narasumber Epidemiolog dari Universitas Indonesia, DR dr Tri Yunis Miko Wahyono MSc dalam Dialog Nusantara Siang yang disiarkan NusantaraTV, Rabu (10/2/2021).

Bagaimana pandangan anda mengenai kebijakan PPKM Mikro?

Jadi PPKM Mikro apapun harusnya PPKM atau PSBB yang diberlakukan di Indonesia adalah PPKM atau PSBB sedang atau berat. Jadi jangan tawar menawar. PPKM Mikro yang dilaksanakan ini kalau dari pembatasan sosialnya dari WFH-nya tidak ada sanksi kemudian dari mal dibukanya itu engga perlu pembatasan sosial memang tutupnya sampai jam 21.00 WIB. Jadi itu bukan pembatasan sosial.

Menurut saya PPKM Mikro yang diberlakukan adalah pembatasan sosial berskala sedang ke arah ringan. Jadi tidak cukup. Apalagi ini mikro. 

Berarti ini hanya merubah nama dan tidak menambah kadar seperti yang anda sebutkan bahwa PPKM harus mengarah ke yang berat, kalau sekarang sedang ke ringan?

Ada lagi indikator yang keliru. Dalam penanganan wabah zonasi dari RW ini ada merah yang lebih dari 10 kasus, kemudian zona oranye 5-10 kasus, zona kuning 1-5 kasus dan hijau tidak ada kasus. Menurut saya itu salah dan keliru. Dalam penanganan wabah kalau di suatu daerah terjadi wabah mau tidak mau harus ketat. Kalau di suatu wilayah RW ada lebih dari 2 kasus maka penanganannya harus cepat. Jadi kalau lebih dari 2 sudah zona merah. Kemudian 1 kasus saja sudah zona kuning. Zonasi yang dilakukan oleh nasional pengertian itu sangat keliru. 

Pemerintah sampai saat ini sudah menerapkan PPKM yang ketiga dalam arti PPKM Mikro belum menerapkan prosedur ketika tingkat RT diminta untuk turut serta pencegahan penyebaran covid-19?

PPKM-nya itu dilaksanakan pada tingkat RW. Kalau ke tingkat RT sangat keliru. Kan ada zonasinya. Lebih dari 10 kasus zona merah. Kalau RT lebih dari 10 kasus itu menakutkan. Jadi tingkat RW hanya dalam pelibatan aparat RT-nya kemudian tingkat RW hanya melibatkan aparat RW-nya. Jadi PPKM Mikro ini ditetapkan pada daerahnya adalah RW, pemerintah harus tegas. Jangan RT atau RW membuat jadi tidak tegas peraturannya PPKM ini. Jadi bisa di RW, bisa di RT. Itu salah besar. Harusnya tingkat RW.

Sistem zonasi yang digunakan sekarang harus dirubah. Itu bukan penanganan wabah. Itu penanganan zonasi tidak ada hubungannya dengan wabah. 

Kalau epidemiolog akan berpikir tentang penanganan wabah. Pembatasan sosialnya harus jelas jangan kemudian mal buka. Mal itu ada di wilayah RW jadi harus tutup. Begitu juga dengan restoran-restoran yang ada di RW itu harus tutup. 

Kalau merah harus tutup. Kemudian kalau kuning bisa buka dengan kapasitas 50 persen. Jadi peraturan itu akan jelas. Tidak seperti sekarang ini, zona merah tetap buka 50 persen. Zona oranye tetap buka 50 persen kemudian zona kuning tetap buka 50 persen. Apa bedanya. 

Ini masih berantakan. 

Catatan dari pemerintah ketika memberlakukan kebijakan tidak dilakukan sosialisasi menyeluruh hingga tingkat bawah. Ada dilema tersendiri ketika RW akan melakukan suatu kebijakan. Apa yang harus dilakukan oleh RW dalam mencegah penyebaran covid-19? Terlepas dari aturan-aturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah?

Peraturan PPKM Mikro ini dari Mendagri kemudian turun ke provinsi, kabupaten atau kota. Jadi pasti RW tidak punya peraturannya. Semua RW yang merah harusnya memberlakukan PPKM Mikro dengan ketat. 

Yang tidak jelas adalah oranye dan kuning. Menurt saya pada daerah RW yang kuning atau oranye kalau tidak diberlakukan mau apa. 

Ketika PPKM berlaku di Jawa dan Bali Semuanya menyeluruh bahwa setiap RW di wilayah Jawa dan Bali tidak ada yang nol kasus. Menurut anda penanganan yang harus dilakukan di lingkup RW seperti apa?

Kalau dibedakan antara yang merah dengan yang kuning. Jadi kalau merah PPKM ketat, mal-mal ditutup. Kerumunan dikurangi di zona merah. Otomatis di daerah merah akan turun kalau kerumunan dikurangi. 

Pembatasan sosialnya harus jelas di daerah yang merah dan akan berkurang di daerah yang kuning. Daerah yang kuning bisa 50 persen, bisa pasarnya setengahnya. Kalau di daerah merah tidak boleh. 
 

Login dengan
LIVE TV & NETWORK