Sejak Tahun 2008 Kemenperin Terus Pertahankan Status WTP BPK

Sejak Tahun 2008 Kemenperin Terus Pertahankan Status WTP BPK
Sekjen Kemenperin Haris Munandar saat menerima hasil laporan keuangan tahun 2018/ kemenperin.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2018. Terhadap capaian ini, Kemenperin mampu mempertahankan 11 kali berturut-turut atas penilaian tertinggi tersebut sejak tahun 2008.

“Ini merupakaan penghargaan bagi kami, yang sekaligus wujud konsistensi dalam mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang baik atau prudent,” ujar Haris Munandar Sekretaris Jenderal Kemenperin di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

LHP atas Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2018 yang dinilai WTP tersebut, diserahkan langsung oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono kepada Sekjen Kemenperin. Turut hadir pula Inspektur Jenderal Kemenperin Setyo Wasisto dan Kepala Biro Keuangan Kemenperin Fauzi Saberan.

Haris mengatakan bahwa keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP ini tidak lepas dari komitmen dan kekompakan seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin. “Kami punya satker cukup banyak. Misalnya di lingkungan BPSDMI itu ada 26 satker. Kemudian di BPPI ada 24 satker. Artinya, semua telah mengikuti arahan pimpinan pusat,” kata Haris seperti dilansir dari situs resmi kemenperin.go.id.

Opini BPK merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan sesuai SAP, kepatuhan pada Peraturan dan Perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Haris menegaskan bahwa seluruh pegawai Kemenperin dari tingkat pimpinan tertinggi sampai jajaran staf terus bertekad melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam tahun-tahun mendatang. Selain itu menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi BPK sehingga opini WTP dapat dipertahankan.