Saatnya Pemerintah Pusat Pegang Komando Penanganan Covid-19

Kalau hulunya teredukasi, terpromosi dan terawasi dengan baik maka hilirnya atau pelayanan kesehatan tidak akan overload atau tidak membludak pada waktu yang...

Sistem kesehatan Indonesia nyaris kolap akibat pandemi covid-19. Ini terjadi akibat lonjakan penambahan kasus baru yang sangat tinggi setiap harinya. Dikhawatirkan layanan kesehatan akan benar-benar ambruk jika penyebaran penularan cobvid-19 tidak bisa diantisipasi secara maksimal.

Topik ini menjadi pembahasan Host Tasya Felder bersama narasumber dr Hermawan Saputra SKM MARS Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dalam Dialog Nusantara Petang yang disiarkan NusantaraTV, Rabu (3/2/2021).

Adalah wajar jika rumah sakit menambah kapasitas tempat tidurnya. Namun ada sejumlah rumah sakit yang mengeluhkan tentang adanya biaya atau anggaran yang belum dibayar oleh pemerintah. Sementara di satu sisi pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk penanganan covid-19?

Memang seperti yang saya sampaikan tadi karena adanya clinical effectiveness atau efektifitas klinis yang berbeda-beda. Ada pasien yang dirawat hanya 6 hari, ada yang 14 hari tetapi ada juga yang dirawat lebih dari sebulan itu menyebabkan perbedaan jumlah klaim namanya di dalam standar INA-CBGs atau Indonesia Case Base Groups yang dijadikan model perhitungan kerjasama dengan BPJS. Untuk rumah sakit proses verifikasinya akan sangat rumit karena variasi standar pelayanan ini. Maka inilah yang sangat penting dilakukan yaitu review atau evaluasi terhadap clinical effectiveness supaya menjamin kliam rumah sakit agar terbayarkan dengan jelas oleh BPJS. 

Kalau kasusnya mungkin puluhan masih mungkin dengan cepat tapi ini kan puluhan ribu dalam sehari sehingga memang membutuhkan effort, baik oleh rumah sakit maupun BPJS sebagai provider untuk klaim dari biaya perawatan covid-19. 

Oleh karena itu, kita mengimbau agar rumah sakit mulai dari asosiasi rumah sakit sampai pada asosiasi profesi di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas klinis. Supaya ada standar yang baku untuk pelayanan dan penanganan covid-19. Sehingga akan lebih mudah verifikasi oleh BPJS. 

Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur tersebut?

Dalam keadaan normal 2 minggu seharusnya sudah keluar antara proses pengajuan klaim perawatan kemudian pencairan, mestinya normalnya begitu. Tetapi rupanya di lapangan memang berbeda-beda. Dan ini tentu berkaitan dengan kendali covid-19 yang tak kunjung terkendali. Karena semakin menumpuk penanganan semakin rumit untuk proses administrasi dan klaim. 

Apa yang harus dilakukan agar sistem kesehatan tidak runtuh akibat semakin menurunnya vitalitas para  tenaga kesehatan?

Solusinya menyelesaikan persoalan di hulu. Hulunya kan persoalan kesehatan masyarakat. Maka masyarakatlah yang harus bahu-membahu meningkatkan kesadaran untuk tidak berkerumun, tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak menganggap remeh covid-19 tetapi tetap waspada, kuat daya tahan keluarga daya tahan komunitas sehingga kalaupun ada perawatan itu lebih baik dari, untuk oleh masyarakat. 

Adanya fasilitas isolasi mandiri di RT, RW, kelurahan yang disediakan oleh pemerintah ataupun masyarakat secara mandiri itu akan membantu pelandaian atau relaksasi kunjungan di rumah sakit. Jadi tidak lagi menumpuk atau over capacity. 

Dan yang paling penting adalah kesadaran kita untuk berperilaku diikuti dengan kebijakan yang memang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 sejak di komunitas. Itu hulunya. 

Kalau hulunya teredukasi, terpromosi dan terawasi dengan baik maka hilirnya atau pelayanan kesehatan tidak akan overload atau tidak membludak pada waktu yang bersamaan. 

Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan PPKM atau PSBB lokal itu hanya akan menggeser kejadian dari lokasi ke lokasi lain. Kita ingin memutus mata rantai dan itu harus serempak secara nasiona. Karena covid-19 sudah merambah ke semua lingkung wilayah Indonesia. 

Pemerintah pusat sudah harus mengambil kendali agar dipersiapkan langkah secara nasional. Memang harus memperhatikan kekuatan ekonomi. Maka kalaupun ada relaksasi sekarang jadikan untuk mempersiapkan lebih baik ekonomi memberi insentif untuk kalangan yang lebih beresiko tetapi memberikan keyakinan dan kekuatan kepada dunia usaha agar setelah kesulitan ini akan ada kemudahan dengan pemutusan mata rantai covid-19 dengan pelandaian kasus. Karena PSBB secara nasional akan sangat efektif untuk memutus mata rantai penularan covid-19.    

Nusantara Petang hadir untuk kebutuhan anda mengenai berita-berita terupdate setiap harinya. Saksikan Nusantara Petang setiap hari Senin - Jumat jam 17.30 hanya di Nusantara TV  

Login dengan
LIVE TV & NETWORK