Otomatis! UU KPK Baru Berlaku Esok

UU tersebut berlaku kendati tak ditandatangani presiden
Otomatis! UU KPK Baru Berlaku Esok
Unjuk rasa mahasiswa menolak UU KPK hasil revisi. (Antara)

Jakarta, Nusantaratv.com - Mulai besok, Kamis (17/10/2019), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) otomatis berlaku. Pemberlakuan sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang menyebutkan, bahwa setelah 30 hari suatu UU disahkan DPR dan presiden belum menandatangani, maka UU itu otomatis berlaku.

Baca juga: Jokowi Pertimbangkan Batalkan UU KPK

"Ya besok mulai jam 00.00, UU 30 Tahun 2002 tentang KPK ini akan langsung berlaku," ujar anggota DPR RI Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Terkait typo atau kesalahan ketik yang sebelumnya dipersoalkan pihak Istana, menurut Masinton pihaknya sudah memperbaiki serta mengirimkan kembali UU ke Sekretariat Negara (Setneg).

"Sudah dikirimkan surat perbaikan dalam revisi UU 30 Tahun 2002 ke Setneg, dan tanggal 17 oktober ini otomatis sudah berlaku menjadi UU, terlebih dahulu dicatatkan di lembaran negara," tuturnya. 

Mengenai perkara lama di KPK usai berlakunya UU baru, kata Masinton juga tetap ditangani sepanjang tak bertentangan dengan UU KPK hasil revisi.

"Jadi perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai UU baru, dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan UU lama," jelasnya.

Kehadiran UU KPK anyar menuai polemik. Regulasi itu ditolak oleh elemen masyarakat sipil yang dimotori mahasiswa, hingga internal KPK, karena dianggap akan melemahkan posisi lembaga antirasuah. Aksi penolakan bahkan dituangkan dalam unjuk rasa masif dan serempak di berbagai daerah Indonesia, sampai memakan korban jiwa. Mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggugurkan UU KPK, tak diterbitkan. 

Presiden Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan perppu untuk membatalkan UU tersebut, usai diberi masukan puluhan tokoh nasional.

Adapun penerbitan perppu ditolak mayoritas partai politik (parpol) di DPR, khususnya pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyarankan perppu tak dikeluarkan, karena dipandang akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Ia pun menyarankan pihak-pihak yang tak setuju terhadap UU KPK baru, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0