Kini Presiden Wajib Pidato Pakai Bahasa Indonesia Saat di Luar Negeri

Peraturan ini berlaku mulai 30 September 2019
Kini Presiden Wajib Pidato Pakai Bahasa Indonesia Saat di Luar Negeri
Presiden Jokowi saat berkunjung ke Singapura

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres tersebut salah satunya mengatur bahwa Presiden, Wapres, dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.

Baca juga: Jokowi ke Singapura, Hadiri Wisuda Kaesang?

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," demikian bunyi Pasal 5 Perpres dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Pasal selanjutnya mengatur lebih rinci mengenai pidato resmi di dalam negeri serta pidato resmi di luar negeri.

Di dalam negeri, Presiden/Wapres dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun forum internasional.

Sedangkan, aturan mengenai 'Pidato resmi di luar negeri' juga mengatur hal yang sama, yaitu wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres yakni yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional atau negara penerima.

"Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah," bunyi Pasal 18 Perpres.

Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 30 September 2019 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya bernomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan di era SBY.