Jokowi Tegaskan Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK

Presiden Jokowi akan terlebih dahulu mempelajari DIM Revisi UU KPK satu per satu. 
Jokowi Tegaskan Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK
Presiden Jokowi akan terlebih dahulu melihat DIM Revisi UU KPK. (Rahmat/Humas)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan baru menerima 
Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kita baru lihat DIM-nya dulu. Nanti kalau Surpres (Surat Presiden) kita kirim (ke DPR), besok saya sampaikan," ujar Kepala Negara di Jakarta, dilansir laman Setkab, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga: Draf Revisi UU KPK, Menkumham: Presiden Minta Dipelajari dengan Hati-hati

Dia menegaskan jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi komisi anti rasuah itu menjadi terganggu. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan terlebih dahulu mempelajari DIM Revisi UU KPK satu per satu. 

"Nanti baru disampaikan kenapa ini 'ya' kenapa ini 'tidak', karena tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju," urainya. 

Mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) ini, mengungkapkan bila dirinya meminta pendapat dari para pakar dan kementerian terkait Revisi UU KPK tersebut.

Baca Juga: Dewan Pengawas KPK, Abraham Samad: Seperti Makhluk yang Diturunkan dari Luar Angkasa 

Ditambahkannya, begitu DIM dilihat maka dirinya akan memiliki gambaran. Sedangkan saat disinggung apakah pembahasan revisi UU KPK itu bisa diselesaikan DPR RI yang akan berakhir masa tugasnya pada 30 September ini, Presiden Jokowi menyerahkannya kepada DPR. "Itu urusan DPR," tukas Presiden Jokowi.