JK Tolak Perppu KPK, PDIP: Beliau Paham Konstruksi Hukum

PDIP mengapresiasi langkah JK menolak perppu pengganti UU KPK
JK Tolak Perppu KPK, PDIP: Beliau Paham Konstruksi Hukum
Wapres JK dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Republika)

Jakarta, Nusantaratv.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memuji penolakan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terhadap penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menggantikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, langkah JK menunjukkan dirinya sebagai sosok negarawan yang mengambil keputusan tepat dan cepat. 

Baca juga: PDIP Tolak Penerbitan Perppu KPK

"PDIP memberikan apresiasi atas kepemimpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pak JK tidak hanya membuat sejarah, sebagai satu-satunya wapres yang pernah menjabat dua kali dengan dua presiden yang berbeda. Beliau sosok negarawan, kenyang asam garam politik, dan dikenal sebagai sosok pengambil keputusan yang cepat dan tepat," ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (9/10/2019). 

Berbekal pengalaman memimpin pemerintahan dan politik tersebut, PDIP memahami penolakan JK terhadap perppu. Apalagi mekanisme konstitusional telah tersedia bagi pihak-pihak yang tak setuju dengan UU KPK yang baru. 

"Atas dasar pengalaman Pak JK yang luas tersebut, maka PDIP sangat memahami mengapa Pak JK berulang kali menyatakan menolak Perppu Revisi UU KPK. Ketegasan Pak JK di dalam menolak perppu didukung oleh PDIP. Sebab mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi sehingga jalan ke MK adalah jalan terbaik," papar Hasto. 

"Pak JK juga sangat memahami konstruksi hukum nasional di mana KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan sifatnya yang independen, sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun," imbuh dia. 

PDIP meminta kepada para pihak yang mendorong lahirnya perppu, agar memahami bahwa konsolidasi ideologi, politik, dan hukum wajib dilakukan. Tujuannya untuk mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua ini. UU KPK hasil revisi sendiri, dipandang sebagai wujud konsolidasi pendukung Presiden Jokowi. 

"Revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama pemerintah. Hal tersebut juga menunjukkan efektivitas dukungan 60,7 persen kekuatan parpol pengusung Pak Jokowi di parlemen. Atas dasar hal tersebut, perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memperlemah basis utama pendukung beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui pemilu," jelas Hasto. 

PDIP bersama koalisi Jokowi-Ma'ruf, kata Hasto akan terus membangun komunikasi politik dan memperkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi. 

"Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional," tandasnya. 

JK sebelumnya menyatakan menolak penerbitan perppu pengganti UU KPK hasil revisi. Alasannya kebijakan itu hanya akan menurunkan kewibawaan pemerintah. 
JK berharap agar penerbitan perppu merupakan opsi terakhir, setelah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak-pihak yang tak setuju UU KPK anyar.

Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0