Ini Hasil Rapat Pertama Pimpinan MPR Anyar

Pimpinan MPR setuju penghidupan kembali GBHN dibahas lebih lanjut
Ini Hasil Rapat Pertama Pimpinan MPR Anyar
Rapat perdana pimpinan MPR

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945 dan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR. Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh badan ini, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Baca juga: Jabat Ketua MPR, Bamsoet: Terima Kasih Megawati dan Prabowo

"Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR RI 2014-2019 tersebut secara komprehensif dan transparan. Sehingga bisa menyamakan persepsi di antara fraksi dan kelompok DPD. Selain itu, partisipasi publik akan dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, dari mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun para tokoh bangsa," kata Bamsoet usai rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). 

Dalam rapat, juga diusulkan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin, Minggu (20/10/2019) pukul 14.00 WIB. Perubahan jadwal ini dimaksudkan untuk menghormati para pemeluk agama untuk menyelesaikan ibadahnya, serta memberikan kesempatan masyarakat menikmati car free day (CFD) di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.

"Sebagai tuan rumah, MPR RI ingin pelantikan presiden-wakil presiden tidak mengganggu aktifitas masyarakat. Mengingat ini merupakan hajatan besar rakyat Indonesia. Sehingga bagi yang beribadah di hari minggu maupun menikmati car free day tidak terganggu. Pihak Kesetjenan MPR RI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan protokol Istana dan jajaran Sekretariat Negara untuk teknis lebih lanjutnya," papar Bamsoet.

Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, pimpinan MPR akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Negara untuk melakukan rapat koordinasi. Mereka juga akan silaturahmi dengan Jokowi-Ma'ruf, serta ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

"Kita juga akan silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan presiden/wakil presiden kepada Presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan calon presiden-wakil presiden Pemilu 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan silaturahmi, kita harap bisa mendatangkan kesejukan bagi bangsa Indonesia," jelas Bamsoet.

Pada rapat turut diputuskan pembagian tugas pimpinan MPR RI. Yakni Bamsoet (Fraksi Golkar) sebagai Koordinator Umum, Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan) sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, dan Lestari Moerdijat (Fraksi Nasdem) sebagai Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

"Koordinator Bidang Pengkajian Ketatanegaraan dipegang Pak Syarief Hasan (Fraksi Demokrat), Koordinator Bidang Penganggaran MPR RI dipegang Pak Fadel Muhammad (Kelompok DPD), Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan dipegang Pak Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra)," papar Bamsoet.

Sementara untuk Koordinator Bidang Persidangan MPR RI dijabat Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara Jazilul Fuwaid (Fraksi PKB), Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), dan Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR RI dijabat Arsul Sani (Fraksi PPP).

"Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Tidak ada perdebatan ataupun saling berebut jabatan. Di sini yang kita kedepankan adalah kebersamaan untuk mencari titik temu, bukan mengedepankan perbedaan," jelasnya. 

Rapat pimpinan juga menyelesaikan komposisi kepemimpinam di Alat Kelengkapan MPR RI. Antara lain, Badan Sosialisasi diketuai Fraksi Gerindra dengan Wakil Ketua dari Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Kelompok DPD. Di Badan Pengkajian, ketua dijabat Fraksi PDI Perjuangan, dengan Wakil Ketua dari Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan kelompok DPD.

"Sedangkan di Bidang Penganggaran, ketua dipegang Fraksi Golkar, dengan Wakil Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, dan kelompok DPD," tandasnya.