Percepat Herd Immunity, Ridwan Kamil Setuju Vaksinasi Mandiri

Jakarta, Nusantaratv.com - Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mandiri. Hal itu diperlukan, kata dia guna mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Saya punya pendapat juga terkait vaksin mandiri, kalau herd immunity ini mau dicapai maka semua metode manajemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih,” kata Emil dalam diskusi daring, Minggu (21/2/2021).

“Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju,” ucap Emil.

Menurut Emil, hal yang terpenting dan perlu diperhatikan yakni manajemen penyuntikan vaksin mandiri tersebut tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas.

Orang yang melakukan vaksin mandiri, kata Emil, tidak perlu mengantre di puskesmas sehingga tidak perlu menunggu giliran vaksin gratis pemerintah.

“Ibaratnya begini, semua itu gratis, Anda orang kaya, Anda juga gratis, tetapi kalau mau mandiri ya Anda harus bayar karena Anda atur jadwal sendiri, di tempat yang lebih nyaman sendiri, kan begitu, tidak mengantre di puskesmas dan sebagainya,” ujar Emil.

Oleh karena itu, Emil berpendapat, terkait dengan vaksin mandiri jika dilihat dari aspek Indonesia harus mencapai herd immunity secepat-cepatnya, vaksinasi mandiri dinilai perlu dilakukan. 

“Saya cenderung sangat menyetujui adanya pilihan kelompok menengah atas itu untuk membayar dan melakukan vaksin mandiri selama tidak mengganggu suplay dan demand dari vaksin yang sudah diatur untuk puskesmas-puskesmas itu,” ucap Emil.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong.

Budi mengatakan, prinsip pertama, program tersebut akan tetap memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara gratis karena vaksin gratis merupakan hak masyarakat.

"Yang pertama, prinsip-prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh masyarakat Indonesia oleh pemerintah, merupakan hak untuk mereka," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20/2/2021).

Prinsip kedua, program vaksinasi mandiri merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, untuk mempercepat program vaksinasi.

Sebab, kata Budi, belum ada bukti ilmiah terkait berapa lama vaksin itu memberikan kekebalan tubuh.

"Artinya semakin cepat semakin baik. Jangan sampai kekebalan tubuhnya selesai kemudian program vaksinasinya belum selesai, jadi makin cepat adalah makin baik," kata dia.

Prinsip ketiga, Budi menegaskan, vaksinasi mandiri tidak boleh menciptakan persepsi bahwa orang kaya dapat menerima vaksin lebih dulu.

Ia mengingatkan, hal itu menjadi isu sensitif di banyak negara karena banyak negara berkembang yang belum bisa mengakses vaksin karena pembelian vaksin didominasi oleh negara maju.

Prinsip keempat, program vaksinasi bukan semata-mata untuk bisnis. Ia mengatakan, hampir di seluruh dunia tidak yang menggunakan program vaksinasi untuk kegiatan bisnis.

"Jadi dengan demikian, konsepnya lebih banyak bahwa kita mengajak membangun mekanisme gotong royong di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksibasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan," kata Budi.