Menteri ESDM Minta Kepala Daerah Dukung Perkembangan Kendaraan Listrik

Pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) harus didorong adanya penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).
Menteri ESDM Minta Kepala Daerah Dukung Perkembangan Kendaraan Listrik
Kendaraan listrik Nissan Leaf hadir di GIIAS 2019. (Adiantoro/NTV)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memfasilitasi para pemilik kendaraan listrik.

Hal itu guna mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan sebagai payung hukum bagi kendaraan listrik. 

Dengan demikian, pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) harus didorong adanya penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).

Jonan mengatakan, saat ini sekitar 2.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi, dan untuk mendukung kebijakan tersebut, perlu adanya penambahan SPKLU agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. SPKLU tersebut hendaknya berada di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.

"Ada sekitar 7.500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dioperasikan di bawah Pertamina, dan itu bisa kerjasama untuk dipasangkan SPKLU. Kemudian bisa dipasang juga di kantor-kantor publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah," ujar Jonan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/8/2019).

Selain itu, Jonan mengungkapkan SPKLU juga dapat dipasang di fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang saat ini sedang gencar dibangun Pemerintah Pusat maupun Daerah. Banyaknya pusat perbelanjaan, menurut Jonan, juga perlu dipasang SPKLU, agar para pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat pengisian ulang baterai.

Keberadaan SPKLU ini harus mempertimbangkan kemudahan akses oleh pemilik KBL Berbasis Baterai, disediakan tempat parkir khusus SPKLU dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Dijelaskannya, penggunaan KBL serta jumlah SPKLU akan berjalan dengan baik jika Pemerintah Daerah juga ikut serta dalam memberikan dukungannya.

"Ini tergantung dari dorongan Pemerintah Daerah. Saya sangat berharap setiap Gubernur dan setiap Kepala Daerah, Bupati atau Wali Kota mendorong ini dan memfasilitasi. Saya kira PLN akan senang, karena mindset-nya sekarang itu bukan orang butuh listrik cari PLN, tapi PLN butuh pelanggan untuk jual listrik lebih banyak," tukas Jonan.