Kata Pengamat Tentang Upaya Membuat Transportasi Umum yang Mudah dan Murah

Dijelaskan Djoko, pada tahun 2020 mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meluncurkan program penataan angkutan umum di daerah dengan konsep Pembelian Layanan atau buy the service. Program ini rencananya akan diberikan pada 6 perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita). Alokasi anggaran sudah disiapkan.
Kata Pengamat Tentang Upaya Membuat  Transportasi Umum yang Mudah dan Murah
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno (foto: Google)

Jakarta, Nusantaratv.com -Sekarang muncul wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan O-Bhan sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di beberapa kota di Indonesia dengan konsep smart city, lebih baik diabaikan saja. 

Hal itu disampaikan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Kata Djoko, keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangannya. 

"Selain pertimbangan biaya yang tidak sedikit, belum tentu Pemda mau menerima konsep tersebut. Apalagi regulasi untuk menerapkannya belum ada. Bisa jadi masalah baru jika belum dilengkapi dengan regulasi,"katanya pada Nusantaratv.com Senin (24/6/19).

Teknologi yang tidak murah lanjutnya, masih asing di Indonesia. Sehingga hal itu butuh waktu menyiapkan prasarana pendukung dan mempelajari teknologinya. Untuk lima tahun ke depan cukup sebagai wacana saja. 

Dijelaskan Djoko, pada tahun 2020 mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meluncurkan program penataan angkutan umum di daerah dengan konsep Pembelian Layanan atau buy the service. Program ini rencananya akan diberikan pada 6 perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita). Alokasi anggaran sudah disiapkan. 

"Selama ini (lebih dari 10 tahun) daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus. Tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah. Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat. Meskipun, penataan angkutan umum sudah diamanahkan dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019, "paparnya. 

Program ini juga lanjutnya, tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Sopir akan mendapat gaji bulanan, tidak dipusingkan dengan setoran pada pemilik armada. Pemilik armada bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang diselenggarakan. 

"Program ini murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional per tahun kisaran Rp 15 miliar hingga Rp 25 miliar. Tergantung pilihan jenis armada yang dioperasikan dan _headway_ yang ditetapkan. Setiap koridor dapat mempekerjakan 150 -200 pekerja tetap,".paparnya.

Selain itu, tidak perlu lagi harus membangun prasarana khusus, cukup dengan jaringan jalan yang sudah ada. Tidak perlu ada bangunan halte, jika belum punya anggaran, cukup diberikan rambu pemberhentian bus (stop bus). Pilihan bus berlantai rendah (low deck) atau nomal (normal deck). Bus jenis ini sudah banyak dioperasikan oleh PT Trans Jakarta dan buatan karoseri dalam negeri. 

Lanjutnya, mudah berarti tidak memerlukan teknologi baru, cuma sistemnya yang baru. Konsep ini memindahkan atau mengalihkan dari sistem setoran ke sistem gaji bulanan, bukan menggusur operator yang sudah beroperasi. Operator yang ada tetap beroperasi dengan pola manajemen baru yang lebih sehat. 

"Buy the service bukan menggusur tetapi menggeser. Mulai persiapan hingga operasi membutuhkan waktu 6-8 bulan (pengalaman di Jawa Tengah). Jika mau dipersiapkan awal tahun 2020, mulai sekaranglah persiapan dilakukan. Yang paling sulit adalah meyakinkan kepala daerah, anggota DPRD dan operator yang ada. Anggota DPRD perlu diyakinkan, karena ada kewajiban yang harus dilakukan dan dianggarkan oleh pemda, seperti kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, membangun trotoar dan halte, sosialisasi ke masyarakat dan operator,"paparnya.

Ada daerah yang sudah menyelenggarakan angkutan umum, misalnya Semarang (8 koridor) dan Pekanbaru (12 koridor). Akan tetapi belum bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum yang sudah disediakan. Pasalnya, tidak kebijakan membatasi kendaraan pribadi sebagai imbangannya. 

Untuk mewujudkan ini masih harus diperhatikan masalah kelembagaan, operator, sistem kontrak, jenis bus, rencana operaso, perawatan bus, sistem tiket, halte, anggaran, pengawasan (controlling) .

"Belajarlah dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov. Jateng yang sudah lebih dulu menerapkan program _buy the service_ ini. Hambatan pasti ada, tapi jadikanlah tantangan untuk menciptakan transportasi umum yang murah dan mudah dikerjakan," tutupnya.(Cal)