WNI di Iran Diimbau Tak Ikut Unjuk Rasa Protes Kematian Mahsa Amini

Nusantaratv.com - Gelombang demonstrasi memprotes kematian Mahsa Amini usai ditahan polisi moral terkait pelanggaran aturan hijab di Iran semakin meluas. Bentrokan demonstran dengan petugas keamanan telah menewaskan puluhan korban. 

Guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran diimbau untuk tidak ikut dalam demonstrasi memprotes kematian Mahsa Amini.

KBRI Teheran juga mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan tidak ikut dalam kegiatan politik di sana.

"KBRI Teheran menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia di Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, dan tidak ikut serta dalam kegiatan politik di sana," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, Jumat (7/10/2022). 

Judha menyebut saat ini tercatat ada 397 WNI di Iran. Mereka tersebar di 14 kota dan sebagian besar mereka adalah mahasiswa.

"BRI Teheran terus memantau dan menjalin komunikasi dengan seluruh WNI, dan sampai saat ini tidak ada informasi WNI menjadi korban dari berbagai macam aksi demonstrasi tersebut," ujar dia, mengutip suaracom.

Saat ini, demonstrasi makin meluas ke provinsi lain di Iran. WNI diimbau untuk terus berhati-hati. Apabila menghadapi keadaan darurat, WNI diimbau untuk segera menghubungi otoritas setempat atau hotline KBRI.

Demonstrasi untuk merespons kematian Mahsa Amini berkembang menjadi bentrokan antara para pengunjuk rasa dengan polisi antihuru-hara dan pasukan keamanan Iran.

Sementara jumlah korban tewas bertambah dan pasukan keamanan menggunakan gas air mata, pentungan dan bahkan di sejumlah kasus menggunakan peluru tajam, video yang diunggah di media sosial menunjukkan massa menyerukan agar lembaga ulama bubar.

Kelompok HAM Amnesty International menuliskan di Twitter pasukan keamanan Iran merespons massa dengan "kekuatan yang melanggar hukum, seperti menggunakan peluru tajam dan senapan, sehingga menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya."

Media pemerintah melabeli pengunjuk rasa "orang munafik, perusuh, preman dan provokator," sementara stasiun TV pemerintah melaporkan bahwa polisi bentrok dengan "perusuh" di sejumlah kota.