Waterpauw: Papua Barat Lakukan Berbagai Langkah Kendalikan Inflasi

Nusantaratv.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebut jajarannya telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan laju inflasi dengan menjaga harga bahan pokok tetap stabil, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif dengan berbagai pihak.

Saat mengikuti rapat virtual dengan para kepala daerah seluruh Indonesia yang dipandu Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Senin, menjelaskan bahwa Papua Barat termasuk salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang dinilai mampu menekan angka inflasi.

Atas prestasi itu, Kementerian Keuangan memberikan dana insentif daerah (DID) ke Papua Barat sebesar Rp10 miliar.

"Terobosan yang kami lakukan yaitu memastikan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat. Setiap hari petugas memonitoring harga di empat pasar tradisional yang ada di Manokwari dan Kota Sorong. Dengan adanya monitoring harga, maka dapat terpantau harga-harga dan tidak terjadi spekulasi harga di tingkat pedagang," jelasnya.

Pascapenyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir September lalu, organisasi Persatuan Pejasa Roda Dua di Manokwari dan supir angkutan umum di Kabupaten Sorong telah menetapkan standarisasi tarif ojek dan angkutan umum.

Sedangkan untuk menekan kenaikan harga bahan pakan ternak, para pelaku usaha di Papua Barat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha di Sulawesi Selatan dan Jakarta.

Selanjutnya kegiatan pasar murah bahan kebutuhan pokok digelar di berbagai daerah seperti di Kabupaten Manokwari (Arowi, Amban dan Sowi Empat), Kota Sorong ( di halaman Kantor Walikota), Kabupaten Sorong (Distrik Salawati dan Aimas).

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Paulus Waterpauw untuk mendukung ketahanan pangan di Papua Barat yaitu melalui Gerakan Ketahanan Pangan (GERTAK Pangan). Lahan replanting sawit yang ada di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari ditanami 2.000 bibit cabai.

Pemprov Papua Barat juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Di Kabupaten Manokwari, GNPIP tersebut dibalut dengan program Gerakan Manokwari Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras bertempat di Kampung Weluri, Distrik Manokwari Selatan. Komoditas yang ditanam antara lain jagung, singkong, ubi jalar (petatas) dan talas (keladi).

Belum lama ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hadir langsung di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari untuk melakukan pencanangan Gerakan Tanam Padi Sawah Musim Tanam II 2022/2023 pada lahan seluas 700 hektare sebagai upaya mengantisipasi melonjaknya kebutuhan beras di wilayah Manokwari dan sekitarnya.

Program penanaman bibit cabai dan komoditas hortikultura lainnya juga dilakukan di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari. Di lokasi itu disediakan lahan tanam seluas 4 hektare, dimana penanaman cabai dan komoditas hortikultura ditangani oleh 43 Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Papua Barat, Tim Penggerak PKK Papua Barat, DPD KNPI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Waterpauw mengatakan jajarannya juga membantu BBM untuk nelayan sebanyak 50 liter per bulan per orang, memperkuat digitalisasi dan elektronisasi transaksi serta mendorong UMKM menuju pasar elektronik (e-commerce).

"Kami sedang merencanakan membangun cold storage dan pabrik es serta menginisiasi pengaktifan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Manokwari,” jelasnya.

Kelancaran distribusi

Dalam kesempatan itu, Waterpauw menjelaskan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memperlancar distribusi pangan dan hasil sumber daya alam dari lokasi sentra produksi ke kota yaitu dengan mempercepat pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat. Ruas jalan Trans Papua Barat itu terdiri atas dua segmen/ruas yaitu segmen Sorong-Maybrat-Manokwari dan segmen Manokwari-Mameh-Windesi-hingga batas Provinsi Papua Tengah (antara Kabupaten Teluk Wondama dengan Kabupaten Nabire).

Beberapa fasilitas umum kini juga sedang dikebut pengerjaannya, seperti perluasan Bandara Rendani Manokwari, dan pembangunan Bandara Siboru Fakfak.

Pemprov Papua Barat juga akan mengaktifkan kembali moda transportasi laut yang dikelola oleh PT Papua Doberai Mandiri (PT Padoma) yang merupakan BUMD milik Provinsi Papua Barat.

Adapun pembangunan Bandara Siboru Fakfak ditargetkan beroperasi pada semester I 2023, dimana pembangunan bandara ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemprov Papua Barat juga terus melakukan koordinasi dengan PT Pelindo untuk mempercepat dwelling time di Pelabuhan Manokwari. Selain itu berkoordinasi dengan Balai Karantina guna mempercepat pemeriksaan barang-barang kebutuhan pokok.

Paulus Waterpauw mengatakan guna memastikan ketersediaan produk pangan mencukupi sehingga tidak berimbas pada meningkatnya inflasi maka optimalisasi kinerja Satgas Pangan harus terus dilakukan melalui berbagai rapat dan meningkatkan sinergi serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Imbauan moral dan pendekatan persuasif terus kita bangun dengan para distributor dan pedagang agar tidak menaikkan harga barang sesuka hati pascapenyesuaian harga BBM. Kami juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan bijaksana saat berbelanja barang kebutuhan pokok serta memanfaatkan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan," jelas purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi itu.

Beberapa tantangan yang dihadapi Papua Barat untuk mengendalikan inflasi, salah satunya yaitu Off Boarding Tenaga Kerja Train 3 BP Tangguh LNG ditambah 17.000 pekerja yang mayoritas menggunakan moda transportasi udara namun tidak diikuti oleh penambahan armada transportasi udara, berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan udara.

Namun khabar baiknya, Papua Barat akan terlibat dalam kerja sama Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) di Aceh dengan lima provinsi yang akan dikonkretkan dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta menjajaki perluasan kerjasama dengan daerah lain.(Ant)