Wapres Sebut PKB Gerakan Politik Kiai Demi Kepentingan Bangsa-Negara

Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan gerakan politik para kiai yang memiliki kepentingan bukan untuk kiai, tetapi demi bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Wapres saat meresmikan pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 24-25 Agustus di Kabupaten Badung, ​Bali.

"Jadi, PKB itu politiknya ikut kiai, ikut nasihat kiai, ikut petunjuk kiai. Makanya, dinamakan gerakan politik kiai, 'harakah siyasiyah kiyaiyah'. Tapi, gerakan politik kiai itu bukan untuk kepentingan kiai, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara," kata Wapres pada pembukaan Muktamar VI PKB di Bali, dikutip dari Antara, Sabtu (24/8/2024).

Lebih lanjut, Wapres mengatakan, PKB merupakan gerakan politik kiai, bukan kiai politik. Menurut Wapres, ada dua perbedaan dalam kedua sebutan itu.

"Kalau kiai politik, kiai ikut politik, ke mana saja dia manut saja. Tapi kalau politik kiai, politik ikut kiai," tambah Wapres yang disambut tepuk tangan oleh para kader dan simpatisan PKB.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengungkapkan, PKB memang didirikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi kaum Nahdliyin pada 26 tahun yang lalu.

Saat itu, warga NU atau disebut Nahdliyin ingin punya partai yang membawa aspirasi mereka. Namun seiring waktu, pendukung PKB bukan hanya anggota NU, melainkan seluruh kelompok.

"Politik PKB adalah politik rahmatan lil 'alamin, politik untuk semua golongan. Tadi juga Pak Muhaimin bilang begitu, ya. Bukan rahmatan lil nahdliyyin, tapi rahmatan lil 'alamin. Makanya, yang mendukung PKB itu bukan hanya orang NU," jelas Wapres.

Kehadiran Wapres untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Selain Wapres, sejumlah pejabat yang turut hadir dalam pembukaan Muktamar VI PKB, yakni Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Muktamar VI PKB dijadwalkan akan ditutup oleh presiden terpilih Prabowo Subianto pada Minggu (25/8/2024).