Wamendagri Usul Pelantikan 3 Pj Gubernur DOB Digelar di Papua

Nusantaratv.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengusulkan pelantikan tiga penjabat (Pj) gubernur bagi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan secara langsung di salah satu provinsi itu.

"Ini sementara kita rumuskan, selanjutnya kita laporkan ke Pak Mendagri. Kemudian kita meminta dari tim kita bagaimana Bapak Presiden hadir di salah satu titik, katakanlah di Merauke, Merauke jadi tempat untuk dipusatkan peresmian tiga DOB yang baru. Sekaligus pelantikan Pj dipusatkan di sana. Harapan kami begitu," ujar Wempi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Wempi memandang pelantikan penjabat gubernur langsung di Papua untuk menunjukkan kepada masyarakat Papua bahwa tiga provinsi baru itu dibentuk untuk kesejahteraan rakyat. Dirinya menargetkan ketiga provinsi baru di Papua akan memiliki penjabat gubernur sebelum bulan Desember tahun ini.

"Sehingga gaungnya itu lebih baik bahwa DOB yang hadir ini untuk kesejahteraan rakyat Papua sesuai dengan revisi UU Otsus yang dilaksanakan. Bahwa kehadiran DOB untuk mengangkat harkat derajat martabat orang Papua," tuturnya. 

Wempi mengaku telah melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi baru di Papua belakangan ini. Di tiga provinsi, dirinya telah melakukan pemetaan dan persiapan terkait sarana serta prasarana pemerintahan.

Ia mengaku telah menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mini untuk pelaksanaan proses pemerintahan di tiga provinsi baru hingga Desember 2022.

"Kita harapkan mudah-mudahan bisa lebih cepat, sehingga kita ada masa transisi ini kita bentuk APBD mini juga untuk mengantarkan waktu katakanlah dari hari ini sampai dengan Desember, nanti Pj yang akan menyusun APBD induk untuk 2023," tutur Wempi.

Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati tiga undang-undang mengenai DOB di Papua. Kesepakatan tersebut melahirkan tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

DOB itu merupakan usulan pemerintah yang diajukan ke DPR. Proses pembentukan DOB diwarnai penolakan dari kalangan masyarakat Papua.