MPR
Nusantaratv.com - Ada dua partai politik yakni PDI Perjuangan dan PKS yang disebut belum menentukan sikap dalam pemerintahan mendatang. Apakah akan menjadi oposisi atau koalisi Prabowo-Gibran, yang merupakan presiden dan wakil presiden selanjutnya. Dari dua partai tersebut, PDIP yang paling kecil kemungkinan bergabung dengan Prabowo-Gibran. Ini alasannya.
"Ada rasa painful (sangat menyakitkan) dari Ibu Mega terhadap presiden yang sekarang yaitu Pak Jokowi yang berbelok atau berbalik arah pada detik-detik terakhir (dalam dukungan Pilpres 2024)," ujar wartawan senior, Arif Zulkifli dalam program NTV Prime yang ditayangkan Nusantara TV (NTV), Senin (29/4/2024).
Walau demikian, kata Arif, masih ada kemungkinan PDIP masuk ke dalam pemerintahan mendatang. Namun, sejumlah syarat ketat pastinya diajukan.
"Nah ini saya kira akan jadi persoalan yang sangat-sangat serius, apalagi kalau kita membaca hubungan yang kurang baik antara Ibu Mega dulu dengan Pak SBY," tuturnya.
"Saya agak khawatir PDIP memberikan syarat yang tidak mudah, yaitu dia masuk (koalisi Prabowo-Gibran) tapi dia tidak ingin peran Pak Jokowi dalam pemerintahan mendatang itu diperkecil atau dihapus sama sekali. Jadi benar-benar cuma akan ada wakil presiden (Gibran) saja di situ," imbuh Arif.
PDIP sendiri, menurutnya merupakan pemain kunci dalam percaturan politik ke depan. Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR. Kendati jumlahnya tetap kalah dengan total kursi pendukung Prabowo-Gibran, kehadiran PDIP di parlemen dipastikan akan merongrong pemerintahan selanjutnya.
"Kursi (PDIP di) pemerintahan mendatang di 2024-2029, tidak bisa dikatakan kecil. Dia akan mengganggu, plus PKS saya kira," kata dia.
Adapun PKS, juga akan dipertimbangkan keberadaannya oleh Prabowo-Gibran. PKS dinilai penting, bahkan jika dibandingkan dengan Partai Gelora sekali pun. Sebab kendati mendukung Prabowo-Gibran sejak awal Pilpres 2024, Gelora tak memiliki kursi di DPR.
"PKS punya kursi. Tentu presiden terpilih dan jajarannya akan mempertimbangkan hal itu," ucap Arif.
Ia memandang, bergabung-tidaknya PKS dengan koalisi Prabowo-Gibran tergantung dari kesepakatan dua pihak. Bukan hanya satu pihak saja.
"Kalau yang namanya perkawinan itu ada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dua-duanya harus setuju untuk perkawinan itu," tuturnya.
Meski begitu, Arif berharap tetap akan ada partai yang menjadi oposisi. Sebab hal itu merupakan prinsip penting dari demokrasi yang harus dijaga.
Ia mengaku tak sependapat dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa, pemerintahan ke depan tak memerlukan oposisi demi berlanjutnya kebijakan pemerintahan sebelumnya.
"Pemerintahan tanpa oposisi itu sebetulnya adalah cek kosong yang membuat pemerintah bisa melakukan apa pun tanpa ada kontrol yang signifikan. Sehingga tidak adanya oposisi adalah malapetaka di dalam demokrasi," papar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo.
"Karenanya pendapat sementara pihak yang mengatakan pemerintahan diupayakan tidak ada oposisi agar keberlanjutan pemerintahan. Lalu juga semua rencana-rencana bisa berjalan dengan lancar adalah sebuah upaya jahat, menurut saya," lanjut Arif.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh