Ukraina Serukan Pencopotan Rusia dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Nusantaratv.com - Ukraina berencana menyerukan pencopotan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (26/12/2022).

"Kami akan secara resmi menyatakan posisi kami. Kami memiliki pertanyaan yang sangat sederhana: Apakah Rusia memiliki hak untuk tetap menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berada di PBB?" ujar Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, seperti dikutip dari AFP, Senin (26/12/2022).

"Kami memiliki jawaban yang meyakinkan dan masuk akal, tidak," lanjutnya.

Kuleba mengatakan, kalangan diplomasi sudah membahas status Rusia. Sebagai anggota tetap, Rusia memegang hak veto yang dapat memblokir resolusi apa saja. Begitu juga dengan empat anggota tetap lainnya, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis dan China.

"Masalah-masalah ini belum dibahas pada konferensi pers dan dalam pernyataan publik oleh para pemimpin negara dan pemerintah, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, orang-orang sudah mengajukan pertanyaan, seperti apa Rusia seharusnya agar tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan," imbuhnya.

Diketahui, DK PBB terdiri dari 15 negara yang bertugas mengatasi krisis global dengan memberlakukan sanksi, mengesahkan tindakan militer, dan menyetujui perubahan piagam PBB. Namun, kelima anggota tetapnya mencerminkan dinamika kekuatan di akhir Perang Dunia II.

Negara-negara telah lama menyerukan reformasi bagi DK PBB. Sebagian dari mereka mengkritik kurangnya perwakilan negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang menempati kursi tetap DK PBB.

Dimana kritik turut menyasar mekanisme yang membuat pemegang hak veto dapat membuat badan ini tak berdaya, seperti yang terlihat sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari lalu.

Pada September, Presiden AS Joe Biden mengatakan akan mendukung perluasan agar DK PBB lebih inklusif. Seruan tersebut jarang terdengar dari Washington, mengingat negara itu terkenal melawan DK PBB ketika menyerang Irak selama pemerintahan George W. Bush.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Barat mulai mempelajari aturan prosedural PBB untuk memastikan Rusia tidak menghalangi pertemuan DK PBB. Mereka juga memanfaatkan badan-badan PBB lainnya, seperti Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 193 orang, untuk mengecam tindakan Kremlin.