Tuntaskan Wabah PMK, Satgas Nasional Sarankan Pemprov NTB Percepat Vaksinasi

Nusantaratv.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Letjen Suharyanto menyarankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penanganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi,kerbau dan kambing di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mempercepat vaksinasi dan pengobatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Nasional, Letjen Suharyanto pada Rapat koordinasi penanganan wabah PMK provinsi NTB dengan Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/kota secara virtual, Kamis (14/07/2022) di ruang rapat Sekda NTB.

Suharyanto menjelaskan, logistik akan terus didatangkan dari pusat. Sedangkan untuk tenaga vaksinasi TNI/Polri, dapat diperbantukan terlebih dahulu, dan dilakukan pelatihan.

"Pada kasus PMK, ternak yang mati diusulkan untuk dilakukan penggantian," jelas Letjen Suharyanto.

Suharyanto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menjelaskan, ada beberapa langkah utama dan cukup strategis yang dapat dilakukan dalam penanganan PMK oleh Satgas, diantaranya dilakukan Biosecurity, pengobatan, vaksinasi, pemotongan hewan bersyarat dan testing.

"Sehingga dapat memutus dan meminimalisir penularan penyakit ini," ujarnya.

Lebih jauh Suharyanto menjelaskan, bahwa ada beberapa langkah kegiatan penanggulangan PMK yang telah dilakukan  di NTB, diantaranya, melaksanakan pemeriksaan dipintu masuk dan keluar bandara/ pelabuhan.

Selanjutnnya melakukan penyemprotan di pintu keluar masuk pelabuhan Lembar dan Poto Tano. Melakukan penyuntikan vaksin, mencegah keluar masuk ternak selama darurat PMK, melaksanakan pengecekan kondisi ternak diwilayah dan
melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan wilayah.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Ka Satgas Provinsi NTB,  Lalu Gita Ariadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas bantuan pusat kepada Provinsi NTB.

"Terimakasih, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menurunkan kasus PMK pada ternak Sapi, Kerbau dan Kambing, terutama 5 Kabupaten/Kota di pulau Lombok NTB," katanya.

Diakuinya, sebaran PMK di NTB, terdiri dari dua kategori wilayah, yaitu daerah wabah ada 4 Kabupaten, 37 kecamatan dan 424 desa dan kelurahan. Sedangkan daerah tertular ada 1 kota, 6 kecamatan dan 19 kelurahan.

Perkembangan PMK di pulau Lombok, hingga tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan data, ada 950.551 ekor populasi hewan rentan PMK yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Dari angka tersebut, jumlah kasus sebanyak 75.487 ekor, yang sakit sebanyak 14.839 ekor dan sembuh 60.289 ekor.

Ariadi selaku ketua Satgas Penanganan PMK Prov. NTB, menjelaskan bahwa setelah dilakukan penanganan dengan pengobatan ternak sakit, isolasi ternak, desinfeksi kandang, dan diberikan vaksin, maka ternak sapi yang terinveksi PMK tingkat kesembuhannya semakin meningkat.

“Sehingga ternak sapi yang sakit semakin menurun, ini terjadi di semua Kabupaten,” jelasnya.

Serapan vaksin ternak juga telah dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Namun, kebutuhan vaksin untuk ternak masih kurang, karena itu dilakukan pengajuan alokasi vaksin kepada pemerintah pusat.

Untuk kebutuhan vaksin yang diterima sebanyak 5.000 Dosis, terdiri dari jenis Vaksin Aftopor dan telah disuntikan sebanyak 4.008 Dosis. Sehingga sisanya masih ada 992 Dosis. Kemudian tambahan alokasi vaksin ada 38.000 Dosis. Sedangkan kebutuhan vaksin sebanyak 418.721 Dosis untuk Sapi dan Kerbau.

“Target akhir kami, Provinsi NTB harus bebas PMK,”ujarnya.