Tunjuk Perempuan jadi Menlu, Kim Jong-un: Prinsip Korut Tak Berubah

Nusantaratv.com-Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk diplomat veteran Choe Son-hui sebagai perempuan pertama yang jadi menteri luar negeri. Namun Kim Jong-un menegaskan prinsip Korut tak berubah yaitu prinsip "kekuasaan untuk kekuasaan".

"Hak untuk membela diri adalah soal membela kedaulatan, mengklarifikasi sekali lagi prinsip pertarungan Partai yang tak berubah bahwa kekuasaan untuk (meraih) kekuasaan dan persaingan secara frontal," kata Kim Jong-un, pada Sabtu (11/6/2022).

Choe, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Korut, ditunjuk untuk memimpin kementerian luar negeri pada pertemuan partai yang berkuasa yang diawasi oleh pemimpin Kim Jong Un.

Dia menggantikan Ri Son Gwon, mantan pejabat militer garis keras yang sebelumnya memimpin pembicaraan dengan Korea Selatan.

Diplomat karier yang fasih berbahasa Inggris itu sebelumnya sempat menjabat sebagai pembantu dekat Kim selama pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat dan menemaninya ke pertemuan puncak dengan presiden AS saat itu Donald Trump.

Saat mengadakan sesi tanya jawab yang langka dengan wartawan pada malam pertemuan puncak kedua pemimpin di Hanoi yang tanpa kesepakatan, Februari 2019, Choe menyalahkan Washington atas kegagalan pembicaraan itu.

"Saya pikir Amerika Serikat telah melewatkan kesempatan emas dengan penolakannya terhadap proposal kami," kata Choe, mengutip CNNIndonesiacom.

Korut diketahui tengah meningkatkan aktivitas militer dan program nuklir. Kim mengatakan aktivitas itu untuk meningkatkan kekuatan militer negara dan penelitian pertahanan demi melindungi hak kedaulatan negaranya.

Aksi Korut meningkatkan aktivitas militernya menuai reaksi keras dari Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengutuk kegiatan militer Korut. Mereka menilai Pyongyang tengah bersiap untuk uji coba nuklir ketujuh.

Bahkan menurut Lee Jong-sup tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak dapat diterima.

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengaku pihaknya mengamati dengan sangat cermat kemungkinan lanjutan uji coba nuklir Korea Utara.