Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Jatim, Wapres KH Ma'ruf Amin: Perlu Penajaman Program dan Lokus

Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten.

Orang nomor dua di Tanah Air itu mengapresiasi inisiatif Pemprov dan Kabupaten/Kota di Jatim dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini.

"Saya meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di 2021 perlu menentukan lokus prioritas," kata pria kelahiran Tangerang, Banten, 78 tahun silam itu, dalam keterangan resminya, Kamis (30/9/2021).

Lebih lanjut, dia meminta Provinsi Jatim untuk mengutamakan sumber daya serta mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut, kata suami dari Wury Estu Handayani itu, dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.

"Kombinasi dua indikator ini diharapkan dapat mengarahkan kita untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," ujarnya.

Baca Juga: Wapres KH Ma'ruf Amin: Ekonomi Maju, Jika 10 Persen Penduduknya Wirausaha

Dalam rapat koordinasi di Gedung Grahadi yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan Latief Amin Imron, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wapres KH Ma'ruf Amin menegaskan anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021.

Menurutnya, pemerintah menambahkan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut melalui program bantuan sosial. "Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir 2021," terang Ketua Majelis Ulama (MUI) ke-7 (2015-2020).

Disebutkan total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten di Jatim mencapai 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa, Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa.

Selanjutnya, Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa, serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.

Turut hadir mendampingi Wapres KH Ma'ruf Amin, yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar. 

Kemudian, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto.