Nusantaratv.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Menurut dia, bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Jokowi bukan bagian dari perlinsos.
Sri Mulyani mengatakan demikian, karena menjawab pertanyaan dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, yang bertanya soal dari mana sumber dana bantuan yang dibagi-bagikan Jokowi ke warga. Hakim Saldi bertanya demikian, karena aksi Jokowi dipermasalahkan oleh pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.
"Telah disampaikan oleh Bapak Menko (Airlangga Hartarto) tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN," ujar Sri Mulyani dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Sri Mulyani memaparkan, dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Ia juga menjelaskan, bahwa dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang.
"Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," ucap Sri Mulyani.
Lebih lanjut, kata Sri Mulyani pada tahun 2019 dana operasi Presiden berjumlah Rp 110 miliar. Realisasinya sebesar Rp 57,2 miliar atau 52 persen.
"Tahun 2020 alokasi anggaran Rp 116,2 miliar, realisasi Rp 77,9 miliar atau 67 persen," tutur Sri Mulyani.
Kemudian pada tahun 2021, Rp 119,7 miliar dengan realisasinya Rp 102,4 miliar atau 86 persen. Pada 2022, alokasi anggaran Rp 160,9 miliar, realisasi Rp 138,3 miliar atau 86 persen.
"Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar, realisasinya Rp 127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," tandasnya.