Special Report: Pilkada Serentak 2024, Nachrudin: Persaingan Sengit di Jakarta dan Jawa Tengah

Nusantaratv.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.

Pilkadaa di dua Provinsi, yakni Daerah Khusus Jakarta (DKI) dan Jawa Tengah (Jateng) sangat menarik karena bakal terjadi persaingan sengit.

Peneliti Charta Politica Indonesia, Nachrudin menyebut, dari beberapa daerah di Indonesia, Jakarta dan Jawa Tengah bakal menghadirkan persaingan sengit pada Pilkada Serentak ini.

"Kami melihat konsen beberapa titik itu seperti Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Tapi kalau dilihat 1 atau 2 minggu terakhir ini, konsennya ada di Jawa Tengah dan Jakarta," ujar Nachrudin saat menjadi narasumber dalam program Special Report Pilkada Serentak 2024 di Nusantara TV, Rabu, 27 November 2024.

Pesta demokrasi Pilkada 2024 semakin memanas setelah berbagai pasangan calon (paslon) bersaing untuk menarik perhatian publik.

Salah satu strategi yang tengah menjadi perhatian adalah pemanfaatan endorsement dari tokoh-tokoh besar, seperti presiden dan mantan presiden, eks gubernur, wali kota, bupati, hingga figur publik terkenal.

"Simbol-simbol yang ada adalah endorsement dari persiden, mantan presiden ataupun endorsment dari mantan calon presiden yang sudah dilakukan kemarin," sambungnya.

Langkah ini dinilai sebagai cara untuk meningkatkan daya tarik dan elektabilitas paslon. Namun juga memunculkan tanda tanya besar, apakah strategi ini efektif dan berdampak terhadap paslon?

"Ya, untuk beberapa wilayah itu memang sebagai sebuah uji coba, dimana mereka akan mendapatkan suara dan ingin meraih kemenangan di titik-titik tersebut," imbuhnya.

Misalkan, Jawa Tengah, lanjut Nachrudin, merupakan lumbung suara terbesar. Menurutnya, ini akan menjadi pertaruhan bagi penguasa, presiden atau partai yang saat ini sedang memimpin.

"Bagaimana dia bisa mengonsolidasikan wilayah-wilayah yang dianggap seksi, yang dianggap punya pemilih banyak," ucapnya.

Dia menambahkan, untuk daerah atau wilayah yang "gemuk" secara pemilih, hal ini kemungkinan akan berdampak pada electoral di 2029.

"Paling tidak akan dijaga dulu konstituennya, bagaimana dia mendapatkan pemimpian yang berasal dari lingkungan atau koalisinya," tukas Nachrudin.