Sondang Tampubolon: Ibu Megawati dan Mbak Puan Sudah Membuktikan Perempuan Bisa Jadi Pemimpin di Bidang Politik

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tampubolon, S.T., M.M., mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani telah membuktikan bahwa perempuan bisa sukses menjadi pemimpin di bidang politik.

Hal itu disampaikan Sondang Tampubolon yang berasal dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 Jakarta Timur saat menjadi narasumber dalam diskusi tentang peran dan keterwakilan perempuan dalam politik bertema 'Membaca Representasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024' yang digagas Prodi Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Diskusi yang merupakan Gerakan Edukasi Ilmu Politik (Gelitik) Vol.01 Prodi Ilmu Politik Fisipol UKI ini digelar di Ruang Aula Lantai 3, Gedung AB, Universitas Kristen Indonesia, pada Rabu (31/5/2023).

Selain Sondang Tampubolon diskusi juga menghadirkan pembicaraan lain yakni Dr. Audra Jovani, M.PS (Dosen Ilmu Politik UKI). Bertindak selaku moderator diskusi Definitif Kartini Mendrofa, M.IP (Dosen Ilmu Politik UKI).

Turut hadir Rektor UKI Dr. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.B.A., yang diwakili Wakil Rektor Akademik dan Inovasi Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. dan Dekan Fisipol Dr. Verdinand Robertus, S.Sos, M.Soc. Sc.

Di hadapan ratusan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Fisipol, Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memadati ruang diskusi, Sondang Tampubolon menceritakan awal mula dirinya berkiprah di politik. 

"Sebenarnya 2019 saya kecebur secara tidak sengaja ke dunia politik. Saat itu PDI Perjuangan sedang mencari kader perempuan untuk memenuhi kuota KPU 30 persen. Latar belakang keluarga saya politik, akhirnya terceburlah saya di Dapil DKI Jakarta Timur. Sebetulnya tidak sengaja," tutur Sondang Tampubolon yang juga salah satu Anggota Badan Legislasi DPR RI.

Sondang Tampubolon mengaku sangat terbantu dengan proses penjaringan dan program kaderisasi yang dilakukan PDI Perjuangan.

"Jauh sebelum kontestasi Pemilu kami para kader PDI Perjuangan digembleng dulu dengan pendidikan politik, tes wawancara dan psikotes. Sehingga memiliki bekal politik yang cukup untuk maju dalam kontestasi sampai kemudian terpilih jadi Anggota DPR RI," papar Sondang Tampubolon.

Berbicara mengenai tingkat keterpilihan perempuan di parlemen, Sondang Tampubolon mengakui memang masih di bawah target 30 persen. Meski ada peningkatan dibanding 2014, namun keterpilihan perempuan di DPR RI baru mencapai 20,87 persen.

"Keterpilihannya masih sedikit. Ada apa? Kenapa tidak sampai 30 persen?" tanya Sondang Tampubolon.

Sesungguhnya, kata Sondang Tampubolon, peran perempuan di bidang politik di Indonesia sudah terbuka lebar. Karena Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani telah membuktikan bahwa perempuan bisa sukses dan menjadi pemimpin di dunia politik.

Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden RI. Kemudian Puan Maharani menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

"Keberhasilan Ibu Megawati dan Mbak Puan menjadi bukti bahwa perempuan bisa dan mampu menduduki jabatan-jabatan penting di politik. Artinya representasi bukan hanya soal jumlah," kata Sondang Tampubolon.

Menjawab pertanyaan moderator soal bagaimana dirinya mengatur waktu sebagai Anggota Dewan sekaligus istri dan ibu.

"Perempuan paling pintar soal bagi waktu. Sejak masih mahasiswa kita sudah terlatih untuk pintar membagi waktu. Mana waktu untuk belajar, main dan stay di rumah," ujarnya.

Menurut Sondang Tampubolon, peran dan keterwakilan perempuan di Parlemen sangatlah penting. Sebab dengan berkiprah di Parlemen perempuan bisa membuat kebijakan yang pro perempuan dan masyarakat luas.

"Mengutip pernyataan yang pernah disampaikan Mbak Puan, dikatakan perempuan butuh politik dan politik butuh perempuan," tandas Sondang Tampubolon.

"Misalnya dalam proses ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk mewujudkan UU ini sampai 3 periode sejak 2009. Baru resmi jadi UU di 2022. Perjuangannya cukup panjang. Apakah karena Ketua DPR-nya perempuan sehingga terwujud UU TPKS? Jawabannya ya. Karena itu kebutuhan perempuan," beber Sondang Tampubolon.

"Rieke Diah Pitaloka salah satu anggota Pokja UU TPKS mengungkapkan ada tekanan dan intervensi politik. Ada parpol yang tidak sejalan dengan pemerintah menyampaikan akidah agama supaya itu tidak terwujud."

Sondang Tampubolon menekankan masuknya perempuan dalam politik atau jabatan politik bukan hanya karena ingin memperjuangkan aspirasi perempuan.

"Tentu tidak. Mereka juga memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat banyak. Contohnya di UMKM berdasarkan riset bos-bos pelakunya kebanyakan perempuan. Apakah kebijakan pro UMKM karena pro perempuan? Tentu tidak," pungkasnya.