Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Jangan Bebani Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan!

Nusantaratv.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka otomatis menjadi presiden dan wakil presiden terpilih usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Pada hari ini, KPU RI akan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024. Di bulan Oktober 2024 mendatang, pelantikan pasangan itu akan dilakukan dan setelahnya kabinet diumumkan. 

Partai Demokrat yang merupakan bagian dari koalisi Prabowo-Gibran, mengaku tak ingin membebani Prabowo dengan tuntutan agar diberikan posisi menteri tertentu dalam kabinet mendatang. Demokrat mengaku telah membuat komitmen sebelumnya dengan Prabowo, sehingga tak khawatir dengan urusan jatah kursi menteri. 

"Adapun terkait dengan posisi di kabinet dan berbagai posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto," ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya, Jakarta, Rabu (24/4/2024). 

"Mari kita percayakan sepenuhnya kepada beliau, jangan bebani Pak Prabowo dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan," imbuhnya. 

AHY meminta seluruh kadernya disiplin. Ia juga ingin jajarannya percaya kepada dirinya tentang nama-nama kader yang akan diusulkan untuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. 

"Percayakan juga sepenuhnya kepada saya untuk pada saatnya memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Bapak Prabowo Subianto," jelas dia. 

AHY menegaskan, dalam pemerintahan mendatang Partai Demokrat ingin semakin mengambil peran, baik di eksekutif maupun legislatif. Begitu pula peran di tingkat pusat maupun daerah. 

"Sehingga setelah ini mari kita semua move on and move forward. Pemilihan kepala daerah serentak, pilkada serentak sudah di depan mata. Siapkan diri kita kembali untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita," jelas dia. 

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui pembicaraan terkait kabinet kian dekat. Menurut dia, menteri kabinet nantinya berasal dari partai koalisi dan berbagai macam profesi serta keahlian, termasuk perwakilan dari daerah. 

Untuk syarat menjadi menteri Prabowo-Gibran, ialah orang-orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden. 

"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Ia juga menegaskan tidak ada dikotomi antara menteri dari partai politik maupun profesional. 

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mau partainya mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Alasannya kontribusi Golkar memenangkan Prabowo-Gibran sangat maksimal. 

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," ujar Airlangga di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Adapun Prabowo-Gibran sendiri berjanji akan merangkul semua pihak dalam menyukseskan pemerintahannya.