Nusantaratv.com - Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diakomodir oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.
Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 DPC dan puluhan DPW PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Kekuasaan Pak Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Minggu dini hari, dikutip dari Antara.
Selain itu pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.
“Ratusan surat mandat diberikan kepada kami, Kyai Unais Ali Hisyam sebagai dewan syura, Syaikhul Islam sebagai ketua, dan saya sekretaris,” ujarnya.
Selanjutnya, fungsionaris yang menerima mandat ini akan berkonsultasi dengan PBNU terkait muktamar yang akan digelar awal September mendatang.
Malik juga menyebut nama Khofifah Indar, Mahfud Md, dan Yenny Wahid sebagai tokoh senior NU yang akan diajak dalam forum, sebab mereka meyakini PKB tidak dapat lepas dari peran kyai dan senior.
Sementara sebagian kader ini meresahkan posisi kyai yang saat ini semakin berkurang perannya dan Muhaimin Iskandar yang semakin tidak terkontrol kewenangannya.
Adapun agenda utama dalam Muktamar PKB ulang yang mereka rancang adalah mengembalikan PKB ke garis perjuangan awal tahun 1998, dimana peran kyai dan ulama dominan dalam partai.
Selain itu mereka akan membahas ketua umum baru, meski belum dapat menyebut nama-nama potensial, mereka tidak menutup kemungkinan hasil berbeda dengan muktamar saat ini.
Diketahui PKB saat ini sedang menggelar muktamar 2024 yang berlangsung 24-25 Agustus di Bali Nusa Dua Convention Center, dimana dalam sesi pemilihan ketua umum menghasilkan nama Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum selanjutnya.