Sebut Iuran Sampah Warga Seharusnya Gratis, Ghozi: Pemprov DKI Nggak Pro Rakyat!

Nusantaratv.com - Beragam upaya dilakukan para kontestan untuk meraih simpati masyarakat sehingga memilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Upaya yang kerap dilakukan ialah dengan menyampaikan beragam gagasan serta program kerja di kemudian hari, jika terpilih sesuai kategori pencalonan.

Berdasarkan hal itu, upaya yang dilakukan tidak luput dari beberapa janji yang ternilai kontestan tersebut seakan pasti berpegang teguh terhadap komitmen yang disampaikan sebelumnya kepada masyarakat.

Salah satunya diutarakan oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi, yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman, di Jakarta Timur.

Saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (11/1/2024), dia mengaku siap dilempar ke tempat sampah jika sudah terpilih, namun tidak menepati janjinya. Salah satu janji yang diungkapkan di hadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan. 

Padahal kata Ghozi dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3 Tahun 2013, disampaikan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan.

"Tentu saja kalau misalkan ini terwujud saya terpilih, iuran sampah tidak gratis juga, saya siap dilempar di tempat sampah semuanya. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar politikus muda itu.

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan, lanjut Ghozi didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya. 

"Iuran kebersihan harus gratis, bukan lima tahun ke depan bahkan selamanya. Bukan hanya di dapil saya saja di Pulo Gadung, Cakung dan Matraman, tapi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum pro rakyat. Anggota DPRD-nya, pemerintahnya belum pro rakyat," katanya. 

Selain iuran uang kebersihan, program yang coba diwujudkan jika terpilih menjadi anggota DPRD DKI adalah pangan murah, kerjaan mudah dan sehat mudah. "Ini yg berusaha saya wujudkan dan perjuangkan. Dengan dukungan relawan tentunya," ucapnya. 

Ia pun berjanji kepada warga, untuk membuang dirinya ke tong sampah apabila program miliknya tidak dijalankan ketika sudah terpilih menjadi wakil rakyat. Terkhusus satu program yang ia janjikan mengenai menggratiskan iuran sampah warga.

“Tentu saja ini adalah komitmen, kalau misalkan ini tidak terwujud atau masih belum gratis juga saya siap dilempar di tempat sampah semuanya karena ini keseriusan kita semuanya dalam membangun bersama-sama,” kata Ghozi. 

Sementara, Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu. 

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar ibu asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Harti pun akan menunggu janji yang disampaikan Ghozi. Ia berharap upaya tersebut tidak hanya menjadi ucapan atau janji belaka saat pemilu saja.

“Iya serius mau udah menandatangani semua yang dia janjikan, kami lihat semua tinggal kami tunggu aja ntar kalau jadi seperti apa ada kemajuannya tidak,” tandas Harti.