RSUD Biak Tetap Layani Pengobatan Pasien Pemegang Kartu Papua Sehat

Nusantaratv.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih tetap melayani pengobatan pasien pemegang Kartu Papua Sehat (KPS) meski telah dihentikan pada tahun 2021 lalu.

“Tahun lalu kami defisit Rp8 miliar, walaupun tidak ada anggaran untuk KPS, kami tetap melayani masyarakat asli Papua yang datang berobat di rumah sakit,” kata Direktur RSUD Biak Numfor dr. Richard Ricardo Mayor melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Biak, Senin.

Menurutnya, dengan dihapusnya KPS, tahun 2022 RSUD Biak tetap melayani masyarakat asli Papua termasuk keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit.

"Rumah sakit di Papua mengalami kewalahan melayani masyarakat asli Papua, termasuk RSUD Biak," ujarnya.

Dikatakan, program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) atau Kartu Papua Sehat (KPS) dari Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Gubernur almarhum Klemen Tinal sejak diberlakukan tahun 2014 sangat membantu Orang Asli Papua (OAP).

Ia berharap, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan harus melihat hal itu, mengingat banyak orang asli Papua belum terlayani dengan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Kami yang di Kabupaten ini sangat terbantu dengan Kartu Papua Sehat, karena masyarakat dari kampung-kampung datang ke rumah sakit bisa tercover dengan program tersebut,” katanya.

Ricardo Mayor mengatakan, seberapa pun dana yang disediakan Pemkab Biak Numfor tidak akan cukup, karena masyarakat yang menggunakan fasilitas rumah sakit juga datang dari kabupaten lain di wilayah adat Saireri seperti Supiori, Waropen dan Kabupaten Yapen Kepulauan.

"Sebab, jika masyarakat tidak terlayani dengan JKN-KIS, maka bisa dicover dengan kartu Papua sehat. JKS-KIS dan KPS ini dua hal yang berbeda dan saya pikir program Pemerintah Provinsi Papua ini kita harus pertahankan,” jelasnya.

Direktur RSUD Biak Ricardo Mayor meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus pada Dinas Kesehatan dialokasikan saja untuk Kartu Papua Sehat.

"Masyarakat yang sakit dan datang berobat ke rumah sakit tidak ada uang, saya berharap KPS tetap berjalan, khususnya ini bisa digunakan bagi masyarakat OAP yang dari kampung, kita harus pro rakyat dan dana Otsus benar-benar harus dirasakan orang asli Papua,” ujarnya.(Ant)