Ribuan PPPK Guru Geruduk Gedung Pendopo Indramayu

Nusantaratv.com - Ribuan masa aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru menggelar aksi menuntut hak formasi didepan gedung pendopo Indramayu, Kamis (1/12/2022). 

Aksi tuntutan tersebut dilayangkan oleh para guru  yang berstatus ASN namun bukan PNS itu karena tak pernah merasakan atau tidak adanya kejelasan soal hak formasi.

"Kami menyampaikan aspirasi terkait rekrutmen pegawai pemerintah dan sekaligus kejelasan hak formasi perjanjian kerja," kata seorang masa aksi, Dedi Usman.

Hal senada juga diungkapkan oleh Harjo yang juga merupakan seorang masa aksi dilokasi. Menurutnya hingga saat ini nasib PPPK guru belum jelas meski sudah mengabdi selama 10 tahun lebih.

"Kami sebagai guru tidak menuntut banyak hal, kecuali yang menjadi hak kami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengabdian kami rata-rata sudah di atas 10 tahun dengan penghasilan jauh di bawah upah minimum regional (UMR)," ungkap Harjo.

Karena itu, Harjo juga menegaskan jika tuntutan yang dilayangkan para PPPK guru tidak terealisasikan pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama sampai dikabulkan oleh pemerintah.

"Ada empat tuntutan yang dilayangkan oleh masa  aliansi PPPK guru. Jika tidak direalisasikan masa akan terus melakukan aksi unjuk rasa," pungkasnya.

Berikut empat tuntutan yang dilayangkan oleh para PPPK guru diantaranya:

1.Bupati Indramayu memberikan surat keputusan dan menempatkan guru lolos pasingrade dengan tanpa terkecuali dan diberikan hak gaji sesuai peraturan dan perundang-undangan di negara kesatuan republik Indonesia.

2. Tidak ada pemisahan atau mendahulukan antara sekolah negeri atau swasta.

3. tidak membuka formasi baru sebelum formasi dituntaskan di tahun 2022.

4. apabila tidak menempati janji point satu sampai tiga Bupati Indramayu ibu Nina Agustina siap dituntut pidana ataupun perdata hukum yang berlaku.