Realisasi Penyaluran Dana Desa di Kepri 2022 sudah Rp205 Miliar

Nusantaratv.com - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau (DJPb Kepri) mencatat realisasi penyaluran dana desa hingga akhir November  2022 mencapai Rp205,07 miliar atau 98,05 persen dari pagu anggaran 2022 sebesar Rp209,14 miliar.

"Penyaluran ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2021," kata Kepala Kanwil DJPb Kepri Indra Soeparjanto di Tanjungpinang, Jumat.

Indra menyebut saat ini masih ada 37 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap III tahun 2022. Oleh karena ia mendorong pemerintah desa terkait segera mengajukan pencairan dana desa agar penyerapannya lebih maksimal menjelang tutup tahun 2022.

"Batas akhir pengajuan dana desa tahap III tanggal 26 Desember 2022," ujarnya.

Indra mengatakan bahwa dana desa disalurkan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Di Kepri dana desa disalurkan untuk 275 desa yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Karimun, Bintan, Anambas, Natuna, dan Lingga.

Dengan dana fesa, kata dia, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

"Ini sesuai komitmen Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran," ujar Indra.

Secara umum, lanjut Indra, dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada Provinsi Kepri sampai 30 November 2022 sebesar Rp7,90 triliun atau 67,23 persen dari total pendapatan APBD Kepri.

Jumlah dana alokasi khusus (DAK Fisik) yang telah disalurkan per 30 November 2022 sebesar Rp451,51 miliar atau 76,23 persen dan menjadi realisasi penyaluran DAK Fisik tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya Kanwil DJPb Kepri terus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dari perencanaan dan belanja daerah sehingga dapat lebih berfokus pada output dan outcome kepada masyarakat di daerah.

"Kami juga terus mendorong penyerapan atas belanja APBD untuk mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Kepri," demikian Indra.(Ant)