Realisasi Belanja APBN 2022 di Kapuas Hulu di atas Target Nasional

Nusantaratv.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau menyatakan realisasi belanja APBN Tahun 2022 pada Satker kementerian dan lembaga di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat sebesar 97,96 persen melampaui atau di atas target nasional.

Adapun target nasional rata-rata sebesar 95 persen dan target Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar sebesar 97 persen.

"Sekitar 70 persen Satker kementerian dan lembaga mitra KPPN Putussibau telah melampaui rata-rata target realisasi yang ditetapkan minimal 97 persen," kata Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.

Dia menambahkan, kinerja APBN KPPN Putussibau dalam penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai sebesar Rp380,78 miliar atau 98,25 persen dari total pagu TKDD sebesar Rp387,56 miliar.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp249,74 miliar dari pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa yang ada di wilayah Kapuas Hulu.

Selanjutnya, terkait realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp75,74 miliar dari pagu Rp79,88 miliar, sedangkan DAK nonfisik yang terdiri dari dana BOS dan BOP telah tersalurkan Rp55,29 miliar dari total pagu Rp57,5 miliar.

"Berkat kerja sama dan extra effort (usaha lebih) dari seluruh pihak, belanja APBN yang sudah dianggarkan dapat realisasikan dengan baik oleh pengelola APBN," kata Winarno.

Menurut dia, capaian Realisasi Belanja Pegawai masih tertinggi yaitu sebesar 98,26 persen, sedangkan untuk belanja modal sebesar 95,4 persen. Kemudian disusul belanja barang sebesar 92,36 persen.

"Dari capaian tersebut tinggal menyisakan 4 satker dari 30 satker yang belum mencapai target realisasi nasional," jelas dia.

Sementara itu, Winarno juga menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun anggaran 2022 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71,03 miliar terealisasi 103,62 persen.

"Capaian tersebut di atas target tahun 2022 sebesar Rp68,55 miliar," katanya.

Untuk realisasi pendapatan sebesar Rp1,565 triliun dan belanja sebesar Rp1,591 triliun, sehingga defisit tercatat Rp26,56 miliar.

Sedangkan untuk pembiayaan, kata Winarno, yaitu sebesar Rp86,31 miliar dan sampai dengan akhir tahun 2022 masih terdapat silpa sebesar Rp35,75 miliar.

"Rasio PAD Tahun 2022 sebesar 4,54 persen itu meningkat tipis dibandingkan periode tahun 2021, namun tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah," jelas Winarno.

Dia menekankan ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 2023, di antaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan.

Kemudian, melakukan akselerasi pelaksanaan program,kegiatan dan proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa (PBJ), meningkatkan akurasi penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper).

Selanjutnya, kata Winarno yaitu meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi.(Ant)