Presiden Apresiasi Layanan BPJS Kesehatan Meski Harus Benahi Antrean

Nusantaratv.com - 22 Januari 2024

Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menyampaikan keterangan di sela kunjungan kerja ke RSUD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/1/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menyampaikan keterangan di sela kunjungan kerja ke RSUD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/1/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

Penulis: Habieb Febriansyah

Nusantaratv.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami pembenahan ke arah yang lebih baik, meski masih didapati adanya antrean pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Memang layanan masih antre itu yang perlu dipercepat, tapi di semua hampir sama, tapi tadi saya tanyakan memang baru 30 menit, belum berjam-jam lah sehingga masih baik," kata Presiden Jokowi saat meninjau RSUD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan kecepatan pelayanan, upaya memperpendek antrean pasien, hingga perbaikan fasilitas rumah sakit merupakan persoalan yang perlu segera dibenahi.  

"Fasilitas rumah sakit tadi saya lihat antre masih berdesak-desakan karena memang tempatnya saya lihat kurang memadai," ujarnya saat ditanya tentang hal yang masih perlu dibenahi dari layanan fasilitas kesehatan di wilayah setempat.  

Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, beserta pejabat daerah terkait menyempatkan waktu berdialog dengan pasien untuk mengonfirmasi apakah ada pungutan liar dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

Program pemerintah yang dicek oleh Presiden adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kini sudah diberikan kepada sekitar 96 juta penduduk Indonesia.

Termasuk layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini dikelola BPJS Kesehatan yang sudah mencakup 267 juta peserta atau setara 95 persen lebih dari populasi penduduk Indonesia.

"Saya tanyakan tadi, apakah ada pungutan? Nggak ada, apakah ada pasien nginep-nginep di rumah sakit dibatasi juga tidak, saya kira ini bagus," katanya.(Ant)

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close